Breaking News:

Kartu PraKerja

Fraksi PKS Minta DPR Gaungkan Penghentian Program Kartu Prakerja

anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun lebih baik dialihkan untuk membantu kebutuhan pekerja terdampak Covid-19

Surya/Ahmad Zaimul Haq
Posko pendampingan pendaftaran program Kartu Prakerja yang disediakan Pemprov Jatim di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim didatangi banyak pencari kerja terutama mereka yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan di seluruh Jawa Timur. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta seluruh pimpinan dan anggota DPR mengaungkan penghentian program Kartu Prakerja, yang menimbulkan banyak masalah di tengah pandemi Covid-19.

"Fraksi PKS mendorong DPR untuk meminta kepada pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja," ujar Anggota Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati saat rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/5/2020).

Baca: Harga Oppo A52 di Indonesia Rp 3 Jutaan, Hadir dengan Snapdragon 665 dan Baterai Jumbo

Baca: Harga Oppo A52 di Indonesia Rp 3 Jutaan, Hadir dengan Snapdragon 665 dan Baterai Jumbo

Menurutnya, anggaran Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun lebih baik dialihkan untuk membantu kebutuhan pekerja terdampak Covid-19 dan upaya pemulihan kondisi ekonomi.

Anggota Komisi IX DPR itu menjelaskan, Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah telah menimbulkan banyak masalah dan hanya 60 persen daerah di Indonesia bisa mengakses program tersebut secara online.

"Jadi pengelolaan pelatihan yan tidak tepat dalam situasi pandemi saat ini dengan alokasi anggaran Rp 5,6 triliun. Sehingga program ini dianggap tidak mememuhi rasa keadilan dan pemerataan bagi bangsa Indonesia, serta tidak transparan," papar Kurniasih.

Posko pendampingan pendaftaran program Kartu Prakerja yang disediakan Pemprov Jatim di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim didatangi banyak pencari kerja terutama mereka yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan di seluruh Jawa Timur. Surya/Ahmad Zaimul Haq
Posko pendampingan pendaftaran program Kartu Prakerja yang disediakan Pemprov Jatim di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim didatangi banyak pencari kerja terutama mereka yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pendampingan yang disiapkan di 56 titik layanan di seluruh Jawa Timur. Surya/Ahmad Zaimul Haq (Surya/Ahmad Zaimul Haq)

Di tempat yang sama, Anggota Fraksi Golkar M. Misbakhun mengatakan, Kartu Prakerja untuk mewujudkan janji Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2019.

"Tapi kita tidak pernah memperkirakan pandemi covid akan datang ke Indonesia di 2020, karena itu Kartu Prakerja dimodifikasi menjadi bantuan semi BLT dalam pandemi ini," ucap Misbakhun.

Menurutnya, siapa saja dapat mendaftar Kartu Prakerja untuk mendapatkan pelatihan, dimana harapannya setelah pandemi Covid-19 berakhir, maka mereka siap masuk ke dunia kerja.

"Proses ini daring dan sangat transparan, tidak ada hengky pengky dan sentuhan apapun antara pencarinya langsung. Uang pun dikirim langsung dari rekening kas negara kepada mereka yang menerima," tutur Misbakhun.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved