Breaking News:

1.049 Narapidana Beragama Buddha Terima Remisi Khusus di Hari Raya Waisak

Pemberian remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

Tribun Jabar/Firman Wijaksana
Mantan Ketua Bawaslu Garut, Heri Hasan Basri menitikkan air mata usai mendapat remisi yang diserahkan Bupati Garut, Rudy Gunawan di Lapas Kelas II B Garut, Jalan Banyuresmi, Sabtu (17/8/2019). Tribun Jabar/Firman Wijaksana 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) kepada 1.049 dari 1.948 narapidana Buddha di seluruh Indonesia pada Hari Raya Waisak 2564 BE Tahun 2020 yang diperingati Kamis (7/5/2020).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga mengatakan dari 1.049 penerima RK Waisak, 1.039 narapidana diantaranya menerima RK I atau pengurangan sebagian dengan rincian 146 orang menerima remisi 15 hari.

"Kemudian 578 narapidana mendapat remisi 1 bulan, 211 narapidana memperoleh remisi 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan remisi untuk 104 narapidana," ujar Reynhard, dalam keterangannya, Kamis (7/5/2020).

"Sementara itu, 10 orang menerima RK II atau langsung bebas usai menerima remisi 1 bulan sebanyak 6 orang, remisi 1 bulan 15 hari sebanyak 2orang, dan remisi 2 bulan sebanyak 2 orang," imbuhnya.

Baca: DPR Bingung, Kemenhub Buka Kembali Layanan Transportasi, Padahal Kasus Corona Masih Tinggi

Reynhard menegaskan, pemberian remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

Dia mencontohkan seperti narapidana yang telah menjalani pidana minimal 6 bulan, tidak terdaftar pada register F, serta turut aktif mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.

Baca: Viral Video ABK Asal Indonesia Bekerja di Kapal Ikan China, Meninggal Jenazahnya Dibuang ke Laut

"Remisi yang diberikan diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk mencapai penyadaran diri yang tercermin dari sikap dan perilaku sehari-hari," kata dia.

"Pemberian remisi juga merupakan wujud negara hadir untuk memberikan perhatian dan penghargaan bagi narapidana untuk selalu berintegritas, berkelakuan baik selama menjalani pidana, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditentukan," jelas Reynhard.

Di sisi lain, Reynhard turut memastikan bahwa hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tetap dilayani di tengah pandemi Covid-19.

Hak-hak tersebut antara lain pemberian remisi, hak asimilasi dan integrasi, layanan kunjungan online, layanan kesehatan, dan lainnya.

"Bahkan, WBP ikut berpartisipasi lewat sumbangsih mereka membuat Alat Pelindung Diri, masker, face shield, tiang infus, hand sanitizer, yang didonasikan untuk tenaga medis dalam penanganan Covid-19," pungkasnya.

Adapun pemberian remisi atau pengurangan masa pidana diberikan kepada narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846), perubahan pertama : Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, perubahan kedua : Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta Keputusan Presiden No. 174 /1999 tentang Remisi.

Berdasarkan data smslap.ditjenpas.go.id per tanggal 1 Mei 2020, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai 232.691 orang dengan rincian narapidana sebanyak 175.052 orang dan tahanan sebesar 57.639 orang.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved