Virus Corona
Mantan Ketua Komisi Yudisial Soroti Upaya Pemerintah Pusat dan Daerah Terapkan PSBB
Pemerintah pusat dan daerah dalam konteks penerapan PSBB dan bencana saling tumpang tindih sehingga memunculkan persoalan.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari menyoroti upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menanggulangi pandemi Covid-19.
Menurut dia, upaya penanggulangan Covid-19 terkait hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam konteks penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan bencana saling tumpang tindih sehingga memunculkan persoalan.
“Ada sikap partisan sejak awal penetapan (PSBB,-red). Sejak munculnya wabah (Covid-19,-red) di Wuhan,” di diskusi Kewenangan Daerah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, Sabtu (9/5/2020).
Baca: INFO TERKINI 9 Mei 2020: 13.645 Kasus Positif Virus Corona di Indonesia, 2.607 Orang Sembuh
Baca: Lansia Rentan Covid-19, Berapa Asupan Protein yang Dibutuhkan untuk Jaga Imunitas Mereka?
“Muncul sikap partisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Contohnya,-red) Gubernur DKI dan pemerintah pusat menimbulkan ketegangan luar biasa,”.
Mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, ketika terjadi kedaruratan kesehatan, kata dia,kewenangan pemerintah pusat lebih kuat dan pemerintah daerah berada di bawah kontrol pemerintah pusat.
Sedangkan, pada situasi tidak terjadi kedaruratan kesehatan, Ketua Umum Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah itu mengungkapkan, kesehatan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, tidak semua daerah menaruh perhatian pada bidang kesehatan.
“Meskipun sudah desentralisasi tidak semua daerah memberi perhatian pada kesehatan. Kemampuan menangani pasien Covid-19 terbatas. Banyak daerah tidak mempunyai perhatian kuat pada kesehatan. Atau urusan kesehatan tidak menarik karena bukan isu politik yang eksis,” tuturnya.
Sehingga, pelayanan kesehatan dan jumlah tenaga medis antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Atas dasar itu, dia mengkhawatirkan, pandemi Covid-19 akan segera berakhir di Indonesia.
“Daya tahan daerah menjadi persoalan, karena tidak semua daerah mempunyai sumber daya saya untuk menghadapi pandemi. Korban terbesar di daerah yang tingkat kemampuan melayani kesehatan dan menanggulangi kesehatan tidak sekuat DKI dan daerah besar,” tambahnya.