Breaking News:

Metode Baru KPK Umumkan Tersangka Dikritik: yang Utama KPI Dulu, Baru Style

Tersangka perdana yang mencicipi gaya baru KPK ini ialah Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi

Youtube TVOneNews
Saut Situmorang 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Metode baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengumumkan tersangka dikritik mantan pimpinan, yakni Saut Situmorang.

Eks pimpinan KPK periode 2015-2019 itu menyarankan, lembaga antirasuah sekarang harusnya menentukan ukuran performa kerja atau key performance indicator (KPI) terlebih dahulu.

"Yang utama itu KPI Anda apa dulu, kinerja yang Anda sepakati dari sisi pencegahan dan penindakan itu apa? Itu yang utama. Baru kemudian, style, strategi dan hal-hal taktis atas KPI yang Anda sepakati," kata Saut dalam keterangannya, Minggu (10/5/2020).

Diketahui, KPK di bawah komando Ketua Firli Bahuri punya cara baru dalam mengumumkan status tersangka. Caranya yaitu para tersangka akan dipajang saat KPK menggelar konferensi pers.

Padahal sebelumnya KPK tidak pernah menampilkan tersangka dalam acara konferensi pers. Cara yang diterapkan KPK era Firli lazim dipakai oleh kepolisian.

Baca: Ganti Tempat Valentino Rossi, Fabio Quartararo Takut Dibenci

Baca: KPK Akan Tindaklanjuti Laporan MAKI Soal Nurhadi yang Sering Menukar Uang di Money Changer

Baca: Penjual Gudeg Inisiasi Patung Monumen Didi Kempot di Stasiun Balapan, Wali Kota Solo Bereaksi

Tersangka perdana yang mencicipi gaya baru KPK ini ialah Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi.

Saut mengujarkan, apa pun metode yang digunakan dalam memberantas korupsi harus tetap memiliki nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Aspek transparansi serta checks and balances, kata dia, juga penting.

"Most likely strategi dan taktis ini juga bisa berubah. Yang tidak berubah mestinya value atau nilai-nilai penegakan hukum yang Anda harus emban di organisasi Anda. Nilai-nilai itu di antaranya kejujuran, kebenaran, dan keadilan, sehingga tercipta kepastian hukum, transparansi, checks and balances,dan seterusnya," kata Saut.

Sebab, menurut Saut, jika dalam kerja KPK tidak ada keterbukaan informasi, diyakini akan menimbulkan kecurigaan. Untuk itu, ia mengingatkan setiap kerja KPK harus dilaksanakan dengan keterbukaan.

"Semakin besar ketertutupan, semakin besar kecurigaan. Itu sebabnya, manajemen modern dalam public policy adalah keterbukaan, termasuk keterbukaan Anda melakukan atau tidak melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Di mana publik, pemilik dana yang Anda pakai, berhak memiliki informasi Anda melakukan atau tidak melakukan sesuatu," kata Saut.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved