Breaking News:

Harun Masiku Buron KPK

KPK Punya Utang 8 DPO, Firli Bahuri: Semua Ditetapkan Pimpinan Masa Lalu, Kecuali Harun Masiku

KPK kini memiliki delapm tersangka yang berstatus DPO atau Daftar Pencarian Orang.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Firli Bahuri 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini memiliki delapm tersangka yang berstatus DPO atau Daftar Pencarian Orang. Atas dasar tersebut, banyak pihak yang menyindir kepemimpinan para komisioner KPK jilid V.

Satu di antara sindiran datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW bilang di bawah kepemimpinan Firli Bahuri minim penindakan namun surplus buronan.

Terkait hal tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri justru menyinggung pimpinan komisi antikorupsi terdahulu.

"Apa yang ada sekarang tentu tidak terlepas dari masa lalu. Para DPO, adalah tersangka yang telah ditetapkan di masa lalu, kecuali tersangka Harun Masiku," kata Firli dalam keterangannya, Senin (11/5/2020).

Baca: THR untuk Pegawai Negeri Sipil Cair Jumat Pekan Ini

Meski demikian, Firli enggan terus menyalahkan pimpinan KPK terdahulu karena banyaknya tersangka korupsi yang masih buron. Dia menyatakan, KPK di bawah kepemimpinannya akan berusaha maksimal menangkap para buron.

Baca: BI Klaim Sudah Injeksi Likuiditas Rp 503,8 Triliun untuk Pandemi Corona

"Kami tidak pernah berhenti melakukan upaya pencarian dan pengejaran terhadap tersangka berstatus DPO," kata Firli.

Dia mengaku akan mengubah strategi dalam hal penindakan di KPK. Strategi ini diyakini Firli akan membuat pelaku dugaan tindak pidana korupsi tak bisa lepas dari jerat hukum.

Baca: Hikmah Pandemi Corona di Mata Natasha Rizky: Bisa 24 Jam Full Jalani Peran Istri dan Juga Ibu

"Ke depan, jika penyidikan sudah diperoleh bukti yang cukup, tersangka akan langsung ditangkap dan ditahan, baru diumumkan. Ini agar tersangka tidak punya waktu untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujar Firli.

Strategi ini sudah diperlihatkan Firli saat menjerat Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan eks Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan Ramlan Suryadi. Mereka dijerat dalam kasus suap proyek di Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved