Breaking News:

Iuran BPJS Kesehatan Naik

Politikus Gerindra Sebut Pemerintah Kurang Peka Menaikkan Iuran BPJS Kesehatan Disaat Rakyat Susah

Andre Rosiade menilai keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona membuat beban masyarakat meningkat.

Lusius Genik
Politikus Gerindra Andre Rosiade di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Gerindra Andre Rosiade menilai keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 membuat beban masyarakat meningkat.

"Rakyat lagi susah. Kenapa iuran BPJS dinaikkan? Pemerintah kurang peka," kata Andre Rosiade kepada wartawan, Jakarta, Jumat (15/5/2020).

Menurut Andre Rosiade, keputusan menaikkan iuran BPJS terkesan pemerintah mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya telah membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Anggota Komisi VI DPR itu pun menyarankan Presiden Joko Widodo melakukan perombakan atau memecat jajaran direksi BPJS Kesehatan yang dinilainya inkompeten.

Baca: Senada dengan Fadli Zon, AHY Komentari Kenaikan Iuran BPJS: Rakyat sudah Jatuh, Tertimpa Tangga

“Saran saya pak Jokowi. Tolong pecat direksi BPJS Kesehatan yang inkompeten, kita tahu dalam praktiknya banyak fraud yang terjadi dilapangan dan tingkat kolektibilitas yang rendah," kata Andre.

"Jangan tiba-tiba meminta kenaikan iuran, apalagi di saat rakyat sedang susah akibat wabah Covid 19. Tolong jangan bikin kebijakan yang membuat rakyat semakin susah,” tambahnya.

Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Baca: Kerap Timbulkan Polemik di Masyarakat, Pemerintah Disarankan Evaluasi BPJS

Kenaikan ini tertuang di Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Pereturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kenaikan iuran bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) diatur dalam Pasal 34 itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020).

Halaman
1234
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved