Breaking News:

‎Posko THR Kementerian Tenaga Kerja Terima 422 Pengaduan dan 313 Konsultasi

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 422 pengaduan terkait pembayaran THR dan 313 konsultasi THR.

Tribunnews.com/ Larasati Dyah Utami
Menaker Ida dalam webinar hari kebangkitan nasional, Rabu (20/5/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 422 pengaduan terkait pembayaran THR dan 313 konsultasi THR.

Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan jumlah itu berdasarkan laporan Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Kementerian Ketenagakerjaan sejak 11-18 Mei 2020.

"Dari total 735 pengaduan dan konsulasi tersebut, seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti," ujar Ida Fauziyah, Rabu (20/5/2020).

Baca: Gubernur Saitama Jepang Ingin Pinjam Uang ke Swasta Tangani Covid-19

Ida mengatakan posko THR Kemnaker telah dimanfaatkan para pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi, konsultasi, maupun pengaduan THR.

"Semua telah kita tindaklanjuti,” katanya.

Berdasarkan laporan kriteria pengaduan THR, Menker menyebutkan yang telah dibayarkan sesuai dengan ketentuan ada 326 pengaduan, sedangkan yang tidak mampu membayar ada 274.

"Rincian 274 yang tidak mampu bayar THR itu terdiri dari 167 yang tidak bayar THR, 27 ditunda, 40 dibayar bertahap dan 40 pemotongan THR," ujar Ida.

Baca: Bea Cukai, Karantina, dan Pemkab Sumbawa Bersinergi Asistensi Ekspor Jagung ke Filipina

Ida memastikan setiap pengaduan yang masuk langsung ditindaklanjuti oleh tim penanganan dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker.

“Tentunya kita dorong untuk dilakukan dialog secara bipartite yang melibatkan pekerja dan pengusaha sehingga mereka mencapai solusi dan kesepakatan bersama terkait pembayaran THR ini. Kesepakatan itu harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat,” kata Ida.

Baca: Hari Ini Dilaporkan 8 Provinsi di Indonesia Tidak Ada Tambahan Kasus Baru Positif Covid-19

Proses dialog bipartite antara pekerja dan pengusaha tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.

Terkait sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar THR, Ida menegaskan terdapat sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis dan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

Bagi pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen.

"Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh," ujarnya.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved