Breaking News:

Pilkada Serentak

Anggota DKPP Alfitra Salamm: Masyarakat Ingin Covid Berakhir, Bukan Kepastian Pilkada

Salamm menilai masyarakat Indonesia tidak peduli terhadap kepastian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Warga melintas di kawasan Pasar Baru Trade Center yang masih tutup di Jalan Otto Iskandardinata yang lengang, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/5/2020). Menjelang Idulfitri 1441 H yang tinggal sepekan lagi, Pasar Baru Bandung dan toko-toko di sekitarnya masih tutup karena masih dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm menilai masyarakat Indonesia tidak peduli terhadap kepastian penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Menurut dia, masyarakat hanya memikirkan kapan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) berakhir dan dapat hidup secara normal menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Masyarakat meminta kepastian kapan berakhirnya Covid. Bukan kepastian kapan Pilkada?” kata Aliftra, pada sesi diskusi Tantangan dan Integritas Penyelenggara Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19, Kamis (21/5/2020).

Baca: Komisi II DPR Segera Gelar Rapat Bersama KPU Bahas Penyelenggaraan Tahapan Pilkada Serentak 2020

Baca: Bawaslu: Aspek Kesehatan Harus Jadi Prioritas dalam Pelaksanaan Pilkada

Dia menilai pembahasan terkait pesta demokrasi rakyat di tingkat daerah itu hanya berkutat pada penyelenggara pemilu.

Sementara, dia melihat, masyarakat seolah tidak peduli terhadap ajang demokrasi tersebut.

“Tidak ada masyarakat mengatakan harus pilkada. Itu KPU dan teman penyelenggara,” kata dia.

Untuk itu, dia menyarankan, kepada penyelenggara pemilu agar secara maksimal dapat menggelar Pilkada.
Namun, apabila tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini, maka diselenggarakan pada tahun 2021.

“Ada dua pandangan. KPU mungkin secara prosedur harus melewati aturan tata negara melaksanakan Pilkada. Tetapi yang diperhatikan persepsi masyarakat dalam menyikapi Pilkada atau kegiatan kenegaraan,” ujarnya.

Dia mengkhawatirkan apabila sikap antipati masyarakat terhadap kegiatan politik dibiarkan justru akan menjadi preseden buruk untuk penyelenggaraan pesta demokrasi ke depan.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved