Substansi RUU Cipta Kerja Dinilai Masih Harus Dimatangkan

Anggota Komisi II DPR fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai substansi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih perlu dimatangkan lagi.

Surya/Ahmad Zaimul Haq
Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur menggelar aksi pemanasan menolak Omnibus Law, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Aksi yang sengaja dipusatkan di Bundaran Waru karena tempatnya strategis untuk menyuarakan penolakan Omnibus Law dan 11 Maret ini merupakan momen penting untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat agar tidak membahas RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dengan DPR RI. Surya/Ahmad Zaimul Haq 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai substansi dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja masih perlu dimatangkan lagi.

Hal itu agar menghasilkan kebijakan yang lebih ramah investasi tapi tetap eco-friendly tanpa merugikan buruh di Indonesia.

Baca: Fraksi PKS Akhirnya Kirim 3 Anggotanya Masuk Panja Omnibus Law Cipta Kerja

Baca: Dua Tenaga Medis Covid-19 Ditembak di Distrik Wandai, Polisi Kejar Pelaku

Ia meminta agar pemerintah mengkaji lebih dalam RUU tersebut sebelum membahasnya bersama DPR.

"Belum siap, harus dikaji panjang dulu," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (23/5/2020).

"RUU Omnibus Law berbahaya jika dipaksakan. Saya minta Pemerintah dan teman-teman di DPR menunda pembahasannya dulu dalam kondisi seperti saat ini," imbuhnya.

Ketua DPP PKS itu meminta pemerintah dan legislator Senayan untuk fokus dan konsentrasi menangani pandemi Covid-19 yang masih belum jelas kondisinya,

"Kita dalam kondisi perang dengan musuh yang berukuran mikro yang hingga saat ini masih terus trennya naik. Lebih baik fokus dulu kesana dan mengurus dampak krisis multi dimensinya," ujar Mardani.

Oleh karena itu, Mardani mengatakan Fraksi PKS akan jadi oposisi kritis konstruktif dalam membahas draft RUU Omnibus Law ini.

"Saya tegaskan PKS akan kritis dan menolak aturan yang akan menyengsarakan rakyat dan lebih pro ke oligarki dan pemilik modal serta tidak eco-friendly," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved