Breaking News:

Virus Corona

Pemerintah Siapkan New Normal, Ngabalin: Presiden Tidak Mau Rakyatnya Terpapar Corona dan Kelaparan

Ali Mochtar Ngabalin turut angkat bicara terkait fase new normal atau tatanan normal baru di tengah pandemi Covid-19.

YouTube Indonesia lawyers Club
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Ngabalin dalam kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (19/5/2020). Ali Ngabalin secara gamblang meminta warga bersyukur karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

TRIBUNNEWS.COM - Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin turut angkat bicara terkait fase new normal atau tatanan normal baru di tengah pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, keinginan pemerintah menerapkan new normal di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan pro dan kontra.

Pasalnya, sebagian beranggapan kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi sehingga belum memungkinkan untuk menerapkan new normal.

Terkait dengan hal itu, Ngabalin mengatakan, bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah melalui berbagai pertimbangan.

Ali Ngabalin menyinggung sebuah hadis dari nabi Muhammad SAW  saat membahas larangan mudik di tengah pandemi Covid-19, Selasa (28/4/2020).
Ali Ngabalin menyinggung sebuah hadis dari nabi Muhammad SAW saat membahas larangan mudik di tengah pandemi Covid-19, Selasa (28/4/2020). (YouTube Indonesia Lawyers Club)

Hal itu diungkapkan Ngabalin dalam acara Dua Sisi yang diunggah di kanal YouTube Talk Show TVOne, Kamis (28/5/2020).

"Saya pastikan bahwa tidak mungkin satu kebijakan yang diambil pemerintah itu tanpa ada pertimbangan baik dari penelitian, para ahli dan lain-lain."

"Termasuk di antaranya adalah kesiapan rumah sakit, kemudian kekuatan seberapa jauh pemerintah dalam melakukan tes spesimen," ungkap Ngabalin.

Ngabalin juga menyinggung soal informasi yang disampaikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) soal vaksin Covid-19.

Baca: Fase New Normal, Kabin GoCar Kini Disekat untuk Pisahkan Driver dan Penumpang

"Kita mendapatkan pengumuman informasi yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia terhadap vaksin dan juga obat."

"Yang kemungkinan itu tidak dalam 1-2 minggu atau 1-2 bulan ditemukan, tapi 2 tahun sampai dengan 2 tahun 8 bulan," papar Ngabalin.

Halaman
123
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved