Terkait New Normal, Satgas Covid-19 DPR Temui Pengusaha Hingga Buruh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Satuan Tugas Lawan Covid-19 DPR RI menemui pihak yang terdampak virus corona, mulai dari pengusaha hingga buruh.

Satgas Covid-19 DPR ingin mendengar masalah  yang dirasakan, terutama menghadapi new normal yang rencananya diterapkan mulai pekan depan.

“Saya sudah dengar semuanya hari ini dari dunia usaha dan serikat pekerja,” ujar Sufmi Dasco Ahmad, Koordinator Satgas Covid-19 DPR dalam keterangannya, Jumat (29/5/2020).

Menurut Dasco, DPR perlu tahu fakta di lapangan maupun informasi langsung dari pengusaha dan serikat pekerja tentang persiapan menghadapi new normal.

“Apakah sudah siap bila pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, dan diganti new normal.  Kami perlu tahu apa mereka siap. Ternyata banyak juga pekerjaan rumahnya,” ujarnya.

Satgas Covid-19 DPR berencana menggelar rapat gabungan pekan depan bersama para stakeholder, termasuk kelompok buruh.

Baca: Bisnis Digital Peruri Dukung Industri Kreatif di Tengah Covid-19

“Saya putuskan, kami buat rapat konsultasi gabungan dengan kementerian dan instansi terkait. Rabu atau Kamis depan. Sebelum new normal pokoknya,” kata dia.

Dasco mengaku cukup terkejut karena di saat pemerintah menyatakan sudah siap dengan new normal, justru para pihak terkait banyak yang belum siap.

“Di hotel saja, mereka minta protokol kesehatan ribet. Misal bagaimana makan buffet dan sendoknya. Enggak mungkin kan, tamu hotel pakai sarung tangan,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, buruh saat ini terguncang.  Tak cuma soal tak bisa bekerja karena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun juga karena jaminan kesehatan.

“Kami minta DPR dan pemerintah fokus dulu, urusan kesehatan ini, karena kurva belum melandai,” kata Said Iqbal.

Baca: Khawatir Terjangkit Covid-19, Nurhidayat Haji Haris Dilarang Ortu Latihan di Lapangan

Ketakutan buruh karena sejumlah peristiwa, termasuk adanya buruh yang meninggal di tempat kerja karena Covid-19. “

Mereka berbaur di kantin dan angkutan umum,” ujarnya.

Said meminta DPR mendesak pemerintah untuk meliburkan buruh yang kini masih bekerja atau protokol kesehatannya diperketat.

Selain itu, Said bilang kecemasan soal PHK juga terjadi karena sudah jutaan pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja.