Breaking News:

Hukuman Maksimal Belum Tentu Beri Efek Jera Bagi Koruptor

Efek jera terhadap seorang pelaku tindak kejahatan tidak dapat diukur dari seberapa berat hukuman yang diterima

zoom-inlihat foto Hukuman Maksimal Belum Tentu Beri Efek Jera Bagi Koruptor
net
ilustrasi korupsi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya vonis terhadap anggota PDI Perjuangan, Saeful Bahri, dinilai tidak memberikan efek jera.

Pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang hanya menjatuhkan vonis selama 1 tahun dan 8 bulan ditambah denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan kepada Saeful Bahri.

Saeful Bahri diproses hukum karena terbukti menyuap komisioner KPU RI periode 2017-2022, Wahyu Setiawan sebesar RP 600 juta.

Upaya suap dilakukan untuk membantu Harun Masiku memperoleh kursi di DPR RI melalui jalur Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024.

Menanggapi hal tersebut, pemerhati masalah korupsi, Ma’ruf Asni mengatakan majelis hakim selaku pemegang kekuasaan kehakiman memiliki indepedensi yang tidak dapat diintervensi siapa pun, entah itu individu dan/atau kelompok termasuk cabang kekuasaan tertentu.

"Menghormati putusan hakim terhadap suatu perkara hendaklah dihargai dan ditaati serta menjadi hal prinsipiil yang mesti dipegang teguh oleh seluruh kalangan, termasuk masyarakat sipil," kata dia, Jumat (29/5/2020).

Baca: Kasus Korupsi DAK Pendidikan, MA Tolak Permohonan Mantan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar

Menurut dia, telah terjadi kekeliruan fatal manakala putusan hakim dipaksakan untuk mengikuti jumlah dukungan atau salah satu di antara yang berperkara, karena itu dapat berimplikasi tercorengnya marwah kehakiman serta mencederai keadilan.

Dia menilai, efek jera terhadap seorang pelaku tindak kejahatan tidak dapat diukur dari seberapa berat hukuman yang diterima.

Kesimpulan semacam itu, kata dia, tampak menunjukkan apabila paradigma menghukum seberat-beratnya masih dominan dalam agenda antirasuah. Sehingga, paradigma itu harus diubah.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved