Breaking News:

Pengerahan Militer Tangani Terorisme Harus Ketat dan Selektif

Namun dia menilai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme dibutuhkan dalam operasi khusus.

thezimbabwemail.com
Ilustrasi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra menilai Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI bukan solusi menangani ancaman terorisme.

Namun dia menilai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme dibutuhkan dalam operasi khusus.

“Pelibatan TNI dalam menghadapi terorisme di dalam negeri saat ini belum urgent, baru sebatas supporting (perbantuan) kepada institusi penegak hukum, itupun hanya untuk kasus tertentu seperti di Poso mengingat area operasinya adalah hutan belantara dimana aparat penegak hukum tidak terlatih untuk itu. Dalam operasi terorisme di Poso, pelibatan TNI sudah benar,” kata Ardimanto saat dikonfirmasi, Selasa (2/6/2020).

Ardimanto, mencontohkan, jika ingin melibatkan militer dalam operasi teroris harus melewati keputusan politik melibatkan DPR.

“Seharusnya pelibatan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan politik negara yang dibuat bersama DPR sebagai fungsi check and balances. (Pasal 7 ayat 3 UU TNI). Hal ini diperlukan agar ada akuntabilitas penggunaan alat tempur negara (militer) yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Ardimanto.

Menurutnya, selain tidak dalam kondisi darurat, jika militer dilibatkan dalam operasi terorisme, harus dilakukan secara ketat dan selektif.

“Prinsipnya, pengerahan atau penggunaan militer dalam sebuah operasi, termasuk terorisme, harus dilakukan secara ketat dan selektif,” katanya.

Seperti diberitakan sebelumya, awal Mei 2020 lalu pemerintah menyerahkan draft Peraturan Presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme ke DPR.

Penyerahan Rancangan Perpres yang dilakukan di tengah pandemi Covid 19 itu sontak memicu reaksi penolakan oleh sejumlah aktivis, akademisi hingga tokoh masyarakat melalui penandatangan petisi.

Ardimanto termasuk salah satu aktivis yang menandatangani Petisi Bersama Masyarakat Sipil tertanggal 27 Mei tersebut.

Nama lain yang menandatangani petisi diantaranya, Guru Besar Fisipol UGM Prof Mochtar Mas'oed, guru besar FH UGM Prof Sigit Riyanto, Alissa Wahid (putri mendiang Gus Dur), dosen FISIP UI Nur Iman Subono, mantan legislator Nursyahbani Katjasungkana, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, Direktur Riset di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar, Usman Hamid, dan dosen Universitas Paramadina Dr. Phil Shiskha Prabawaningtyas.

Berita Populer
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved