Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

KPU Wacanakan Debat Publik Pilkada 2020 Tidak Dihadiri Suporter Pasangan Calon

pada saat penyelenggaraan debat publik diusulkan untuk tidak dihadiri tamu undangan, penonton, dan/atau suporter.

Net
Ilustrasi kampanye. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon menjadi salah satu metode kampanye di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Namun, pada saat penyelenggaraan debat publik diusulkan untuk tidak dihadiri tamu undangan, penonton, dan/atau suporter.

Ini merupakan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang dicantumkan di Rancangan Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam.

"Hanya dihadiri oleh calon/pasangan calon, anggota tim kampanye dalam jumlah terbatas, dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja," kata Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, di uji publik virtual Rancangan Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Kondisi Bencana Nonalam, Sabtu (6/6/2020).

Baca: KPU Gelar Uji Publik PKPU Pilkada Dalam Kondisi Bencana Nonalam

Untuk tempat penyelenggaraan debat diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik/Swasta.

Selama kegiatan itu diselenggarakan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) sesuai standar yang ditetapkan lembaga/instansi pemerintah terkait

"Siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik/Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan," kata dia.

Selain dapat mengikuti metode debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, metode kampanye lainnya yang dapat dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

Yaitu, metode kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, penayangan iklan kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau swasta, kampanye melalui media sosial dan rapat umum.

Sedangkan, hal yang tidak diperbolehkan, yaitu hal-hal yang mengumpulkan orang banyak dalam satu tempat.

Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melaksanakan metode kampanye kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik.

Lalu, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai, perlombaan, dan kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada serentak 2020 sebanyak 105.396.460 jiwa.

Sembilan provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara, 37 kota yang menggelar pilkada tersebar di 32 provinsi.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved