Wapres Maruf Minta Pemetaan Pesantren Sebelum Diberikan Bantuan Pemerintah

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin meminta jajarannya untuk memetakan pesantren yang akan dibantu pemerintah di masa pandemi Covid-19 ini.

Pemetaan tersebut perlu dilakukan untuk melihat kebutuhan dan kemampuan dana yang dimiliki.

"Kita harus bisa juga memetakan jumlahnya berapa, keperluan anggaran berapa," ujar Maruf dalam rapat internal bersama sejumlah menteri membahas Keencanaan dan Kebutuhan Anggaran di Pesantren dalam Rangka Tatanan Normal Baru, Rabu (10/6/2020).

Baca: Kemenag Kaji Panduan Penerapan New Normal di Pesantren

Baca: Maruf Sebut Jika Protokol Kesehatan Dikelola Baik, Pesantren Lebih Aman Dibanding Sekolah

Menurutnya, kemungkinan ada pesantren yang berasrama atau pendidikan lain yang seperti pesantren yang tidak terlalu membutuhkan, karena sudah aman dari Covid-19.

Pesantren tersebut berarti tidak menerima santri atau siswa dari luar.

"Ini harus sesuai kemampuan dana kita, tegapi juga bagaimana bisa mendukung pelaksanaan pendidikan di masa pandemi supaya pesantren bisa berjalan dan memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah," lanjutnya.

Terlebih, Maruf menyebut, saat ini banyak pesantren yang berkeinginan memulai pendidikannya.

Karena, pandemi Covid-19 masih berlangsung, perlu ada perencanaan yang matang dan persiapan anggaran untuk mendukung rencana tersebut.

Wapres pun menjelaskan bagaimana pesantren berasrama menjadi contoh pendidikan yang aman dari Covid-19 ketimbang yang nonasrama.

"Yang non asrama itu kan anak bolak-balik ke rumah ada risikonya, tapi kalau yang di asrama itu kan dia dikarantina, lebih aman, sepanjang kita bisa mentiapkan pencegahan-pencegahannya sudah mulai awal tentang tes masifnya, sanitasi, air bersihnya, dan bagaimana mengacu physical distancing-nya, cuci tangannya, dan mencegah supaya mereka tempatnya sudah steril kemudian yang dari mereka tak lagi bisa keluar dan dari luar tidak bisa masuk, sebenarnya kalau itu bisa kita siapkan, sebenarnya lebih aman pesantren," kata Ma'ruf.

Menteri yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Fachrul Razi, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar.