Breaking News:

Beri Akses Data Pribadi Warga ke Perusahaan Pinjaman Online, Kemendagri Didesak Patuhi Peraturan

Kemendagri pun diminta untuk mematuhi aturan agar tak sembarangan memberi akses data pribadi masyarakat

Arief/Man (dpr.go.id)
Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya, saat memimpin rapat Baleg dengan pakar komunikasi digital Irwansyah, Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan beberapa praktisi pers lainnya, yang hadir secara fisik maupun virtual, Kamis (11/6/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikabarkan memberi akses data kependudukan kepada sejumlah perusahaan yang memberi layanan pinjaman online swasta.

Perusahaan berdalih membutuhkan akes data pribadi dapat memverifikasi kecocokan data nasabah dengan yang ada di catatan kependudukan.

Baca: Protokol Kesehatan Bagi Wisatawan yang Hendak Liburan ke Kepulauan Seribu

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mengatakan alasan perusahaan meminta akses data pribadi ke kementerian tidak dapat diterima begitu saja.

Menurutnya, jika perusahaan membutukan verifikasi, ada banyak metode yang bisa digunakan termasuk mendatangi langsung subjek data.

Kemendagri pun diminta untuk mematuhi aturan agar tak sembarangan memberi akses data pribadi masyarakat.

"UU ITE 2008 sudah jelas membatasi akses data pribadi hanya boleh atas persetujuan pribadi. Karena data pribadi ini menyangkut hak privasi warga negara yang harus dilindungi, maka siapapun yang membuat data warga negara bisa diakses orang lain harus memenuhi syarat undang-undang," katanya kepada wartawan, Sabtu (13/6/2020).

Politikus Partai NasDem ini menegaskan untuk dapat memberi akses terhadap pihak yang bukan subjek data, maka siapapun harus patuh memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

"Boleh Kemendagri membuka akses atas persetujuan subjek data, dan untuk itupun dia harus memenuhi syarat-syarat keamanan dan pelindungan yang ditegaskan oleh UU ITE dan Permenkominfo No.20 Tahun 2016," katanya.

"Kemendagri sudah dapat persetujuan subjek datanya belum? Ada sertifikat sistem pelindungan datanya tidak? Bagaimana mekanisme kalau terjadi kegagalan sistem? Itu semua harus dipenuhi dulu sebelum membuka walaupun sedikit akses data pribadi. Jangan main-main dengan aturan," ujarnya.

Halaman
123
Berita Populer
Penulis: chaerul umam
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved