Breaking News:

Virus Corona

Kata Politikus Golkar, Menkominfo Seharusnya Terlibat dalam Kebijakan Pembelajaran New Normal

"Saya harap kedepannya Menkominfo dapat dilibatkan secara aktif agar solusi-solusi konkrit dapat dirumuskan bersama-sama," tuturnya.

Istimewa
Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyayangkan tidak terlibatnya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dalam pengumuman kebijakan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran baru di masa pandemi virus corona atau Covid-19.

Dalam pertemuan tersebut, diumumkan bahwa hanya sekolah yang berada di zona hijau yang dapat menyelenggarakan pendidikan tatap muka.

Baca: Pengacara Aulia Kesuma Bakal Surati Komisi III DPR dan Jokowi, Desak Hukuman Mati Dihapus

‘’Menkominfo ini memiliki peran yang sangat krusial dalam keberjalanan pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ujar Hetifah dalam keteranganya, Jakarta, Senin (15/6/2020).

Menurutnya, masalah-masalah yang muncul saat PJJ, mayoritas terkait dengan ketiadaan akses internet, gawai, dan juga mahalnya biaya kuota.

"Saya harap kedepannya Menkominfo dapat dilibatkan secara aktif agar solusi-solusi konkrit dapat dirumuskan bersama-sama,’’ tuturnya.

Menurut Hetifah, ke depannya kebijakan pendidikan dapat berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh, karena mayoritas siswa masih akan tetap belajar dari rumah.

Di sisi lain, politikus Golkar itu menyebut pemenuhan syarat pembukaan sekolah di daerah zona hijau, akan menjadi tantangan tersendiri.

‘’Zona hijau yang 6 persen itu asumsi saya banyak yang merupakan daerah 3T, yang minim terpapar Covid karena aksesnya terbatas dan jauh dari perkotaan," paparnya.

Baca: Fraksi PAN Minta Pemerintah Cabut Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sementara, sarana prasarana termasuk fasilitas sanitasi mungkin justru paling buruk di daerah-daerah tersebut.

"Jadi ntuk melaksanakan PJJ juga sulit karena akses internet terbatas. Oleh karena itu kabupaten/kota tersebut harus mendapatkan pemantauan khusus dari Kemendikbud, agar tidak kesulitan memenuhi checklistnya," ujar Hetifah.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved