Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Kemendagri Minta Gugus Tugas Daerah Bantu Penyelenggara Pilkada Sosialisasi Protokol Covid-19

Bahtiar menilai, keterlibatan instansi daerah diharapakan turut membantuk petugas penyelenggara dalam menjelaskan

Capture Video
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar saat diskusi bertajuk 'Mengupayakan Pilkada Serentak Berkualitas di Tengah Pandemi Covid-19: Isu-isu Subtansional yang Perlu Dicermati' melalui virtual, Jumat (19/6/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar meminta kepada Gugus Tugas Daerah Percepatan Penanganan Covid-19 dan instansi jajarannya membantu penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk menjelaskan soal protokol kesehatan saat pemungutan suara.

Bahtiar menilai, keterlibatan instansi daerah diharapakan turut membantuk petugas penyelenggara dalam menjelaskan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Ada pun istansi yang dimaksud yakni Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Baca: Hubungan Korea Utara-Korea Selatan Makin Panas, Menteri Unifikasi Korsel Mengundurkan Diri

Baca: KPK Minta Masyarakat Melapor Jika Temukan Penyelewengan Bansos Untuk Kepentingan Pilkada

Baca: Bapas Bandung Terima Surat dari KPK yang Menyebutkan Nazaruddin Sudah Bekerja Sama

Hal itu disampaikan Bahtiar saat diskusi bertajuk 'Mengupayakan Pilkada Serentak Berkualitas di Tengah Pandemi Covid-19: Isu-isu Subtansional yang Perlu Dicermati' melalui virtual, Jumat (19/6/2020).

"Karena nanti yang menjelaskan ke masyarakat dari sisi kesehatan harus dibantu oleh Dinkes dan Diskominfo. Tidak mungkin petugas Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) yang menjelaskan ke publik tentang protokol kesehatan," kata Bahtiar.

Diketahui, Pilkada serentak tahun 2020 akam di gelar pada 9 Desember 2020, mendatang. Gelaran lima tahunan ini akan dilaksanakan pada masa pandemi virus corona (Covid-19).

Bahtiar juga meminta petugas penyelenggara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memiliki pemahaman tentang protokol kesehatan Covid-19.

"Aturannya akan pilkada dengan protokol kesehatan. Bagi kami, penyelenggara harus ada pemahaman yang cukup tentang protokol kesehatan," kata Bahtiar.

Bahtiar menilai, jika pihak penyelenggara pemilu, mulai dari petugas di KPU dan Bawaslu hingga para petugas pemilihan kecamatan (PPK) dan petugas tempat pemungutan suara (TPS) memiliki pemahaman protokol kesehatan, maka membantu memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada para kontestan peserta pilkada itu sendiri.

Ia juga menyoroti, bagaimana masyarakat di kampung belum paham tekait protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Karena orang tidak tahu soal Covid-19, aparat kita sendiri juga di kampung-kampung masih banyak yang tidak pakai masker, tidak disiplin jaga jarak, dan mematuhi protokol-protokol kesehatan itu," jelasnya.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved