Breaking News:

Mahfud MD Menggaransi, Pemerintah Akan Tuntaskan Kasus-kasus Hukum yang Belum Selesai

Menurut Mahfud kasus hukum tersebut perlu segera diselesaikan demi hukum, hak asasi manusia, dan bangsa Indonesia.

Istimewa
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan Pemerintah berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus hukum yang belum selesai.

Mahfud menyatakan, satu di antara alasannya adalah agar kasus-kasus hukum tersebut tidak menjadi masalah ketika ada momen-momen politik tertentu yang muncul.

Menurut Mahfud kasus hukum tersebut perlu segera diselesaikan demi hukum, hak asasi manusia, dan bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Mahfud usai rapat bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor Kemenko Polhukam pada Senin (22/6/2020).

"Semua masalah, yang menjadi prioritas tentu saja masalah yang sudah menjadi kasus itu supaya dipelajari dan diselesaikan. Posisi hukumnya seperti apa sih sebenarnya kasus ini. Tidak selalu menjadi masalah, menjadi isu ketika ada momen-momen politik tertentu muncul. Itu harus diputuskan demi hukum, demi hak asasi dan demi kebaikan bangsa ini," kata Mahfud dalam video yang dibagikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Senin (22/6/2020).

Baca: PPP: Skema Pelatihan Kartu Prakerja Bisa Jadi Kasus Hukum 2024

Mahfud juga mengatakan dalam rapat tersebut disepakati kasus-kasus hukum yang masih dalam proses agar segera diajukan ke pengadilan.

Selain itu Mahfud juga mengungkapkan dalam rapat tersebut disepakati agar aparat penegak hukum juga segera memutuskan posisi hukum dari kasus-kasus hukum yang sudah terlalu lama diproses.

"Kalau memang salah segera diajukan ke pengadilan, karena begitulah ketentuan hukum. Tetapi yang terlalu lama harus segera diputuskan kasusnya seperti apa, bisa dibuktikan apa tidak," kata Mahfud.

Terkait dengan kasus-kasus hukum tersebut, Mahfud juga menyilakan masyarakat untuk menanyakannya kepada aparat penegak hukum di kantornya masing-masing.

Baca: Ucapan PKI dan Kadrun, Arief Poyuono Nekat Tak Hadiri Sidang Majelis Kehormatan Gerindra

Halaman
12
Penulis: Gita Irawan
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved