Breaking News:

Kemenkumham, Polri, dan Kejagung Minta Tambahan Anggaran 2021

Rapat mengagendakan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021

Tribunnews.com/Chaerul Umam
Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kemenkumham, Polri, dan Kejaksaan Agung, Rabu (24/6/2020) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Wakapolri dan Kejaksaan Agung, Rabu (24/6/2020).

Rapat mengagendakan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021.

Baca: Bos Perusahaan Investasi di SCBD Jakarta Tertangkap Polisi karena Kepergok Memesan Ganja

Pada rapat itu, Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan Kemenkumham mendapatkan anggaran 2021 sebesar Rp 15,3 triliun dan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun.

"Sesuai surat menkumham perihal usulan tambahan anggaran tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3.110.921.686.000," ucap Bambang.

Sementara itu, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono mengatakan Polri mendapatkan pagu indikatif 2021 sebesar Rp 100,5 triliun.

Anggaran tersebut masuk ke dalam lima program, yaitu program dukungan manajemen; program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri; program profesionalisme SDM Polri; program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

"Pagu indikatif Polri tahun anggaran 2021 adalah Rp 100.500.151.565.000," kata Gatot.

Namun, lanjut, Eddy, setelah dilakukan analisis dan rasio penggunaan anggaran tahun sebelumnya, alokasi pagu indikatif itu dinilai belum mencukupi di lingkungan Polri.

Karena itu, Polri mengusulkan tambahan anggatan sebesar Rp 31,1 triliun.

"Diharapkan kebutuhan belanja anggaran, usulan tambahan anggran dari pagu kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas sesuai surat Kapolri bernomor B/3331/Vi/REN.2.3./2020 perihal usulan kebutuhan tambahan anggran sebesar Rp 31.130.285.006.000," ujarnya.

Untuk Kejaksaan Agung, anggaran 2021 yang diberikan pemerintah sebesar Rp 6,9 triliun.

Anggaran itu turun sebesar Rp 114 miliar dari tahun anggaran 2020.

Baca: Pengamat Sebut RUU Cipta Kerja Akan Tingkatkan Ekosistem Investasi Daerah

Karena itu, Kejagung meminta penambahan anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 2,5 triliun.

"Pagu indikatif tahun 2021 Kejaksaan Agung sebesar Rp 6.957.742.487.000 dan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.520.672.057.409," kata Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung Bambang Sugeng Rukmono.

Penulis: chaerul umam
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved