Breaking News:

Pro Kontra RUU HIP

RUU HIP Bisa Lolos Sampai Paripurna, Fahri Hamzah: Karena Parpol Sekarang Miskin Ide 

Fahri mengatakan miskin ide berujung pada pelolosan wacana tersebut di Badan Legislatif (Baleg) dan di paripurna.

Tribunnews.com/ Larasati Dyah Utami
Fahri Hamzah di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah angkat bicara mengenai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang bisa lolos hingga paripurna. 

Menurutnya hal ini terjadi karena partai politik di era sekarang cenderung miskin ide. Dimana tidak ada ide untuk penolakan terhadap gagasan RUU HIP tersebut ketika diusulkan. 

"Kalau idenya ada, tentu waktu diskusi (RUU HIP diusulkan) itu terjadi perdebatan terbuka. Bahwa ini berbahaya, anda berpretensi mengubah Pancasila," ujar Fahri, dalam diskusi 'Fahri Hamzah dan Jalan Politik Partai Gelora' melalui live Instagram, Jumat (26/6/2020). 

Baca: Reaksi Para Tokoh PDIP soal Pembakaran Bendera saat Demo Tolak RUU HIP: dari Mega hingga Ganjar

"Itu (ide penolakan) harusnya terungkap kalau anda ngerti sejarah perdebatan BPUPKI, ngerti idenya Sukarno, ngerti pikirannya Yamin, bagaimana ini bisa disimpulkan tanggal 18 Agustus. Dan itu nggak akan sampai (seperti) sekarang," imbuhnya. 

Fahri mengatakan miskin ide berujung pada pelolosan wacana tersebut di Badan Legislatif (Baleg) dan di paripurna. 

Namun karena RUU HIP sekarang menuai konflik, Fahri menilai tidak ada yang berani bertanggung jawab atas ide awal yang memproduksi diusulkannya RUU tersebut. 

"Itu RUU HIP, nggak ada yang berani bertanggung jawab siapa yang mereproduksi idenya. Kan pada akhirnya menyalahkan kawan-kawannya. 'Oh, kami nggak ikut, kami ikut belakangan, kami nggak teken'. Padahal semua meloloskan di Baleg dan sampai di paripurna," tegasnya. 

Selain itu, masalah RUU HIP juga dinilai serupa dengan Omnibus Law. Fahri mengatakan tidak jelas apa yang diinginkan dengan adanya Omnibus Law, karena hingga saat ini cara menghadapi krisis saja tidak pernah dibahas. 

"Sama dengan omnibus law, apa itu pikiran dibelakangnya? Nggak ada. Itu juga kita nggak tahu pikirannya apa. Cara menghadapi krisisnya nggak pernah dibahas. Tiba-tiba seolah-olah ini harus jadi kenyataan. Jadi ada kemiskinan ide, yang saya kira itulah pekerjaan rumah kita kepada partai politik ke depan," tandasnya. 
 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved