Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Mardani Yakini Penurunan Presidential-Pilkada Threshold Akan Buat Banyak Orang Baik Masuk Politik

Partai Keadilan Sejahtera ingin threshold untuk presidential dan pilkada turun lima persen, sama seperti parliamentary threshold, kita ingin tidak ada

Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Tangkapan layar anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera saat diskusi bertajuk Menyoal Carut Marut Komunikasi dan Kebijakan Publik Di Masa Pandemi melalui virtual, Senin (18/5/2020) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meyakini penurunan presidential dan pilkada threshold akan membuat banyak orang baik masuk atau terjun ke ranah politik.

Hal ini diungkap Mardani dalam diskusi online 'Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Peran Partai Politik dan Pilkada Serentak', Sabtu (27/6/2020).

"Partai Keadilan Sejahtera ingin threshold untuk presidential dan pilkada turun lima persen, sama seperti parliamentary threshold, kita ingin tidak ada batasan," ujar Mardani.

Baca: Dana Tambahan Pilkada Tahap I Belum Turun, Pemerintah Dinilai Tidak Serius Hadapi Pilkada 9 Desember

Dia mengungkap apabila nantinya terjadi penurunan ambang batas, maka akan terjadi pengajuan yang berat terhadap calon yang akan masuk ke parlemen, pilkada, maupun pilpres.

Menurutnya itu akan terjadi karena adanya level kompetisi yang semakin tinggi. Peluang bagi orang baik masuk ke ranah politik pun makin tinggi.

"Karena apa? Competitiveness kita tinggi. Makin tinggi level kompetisi, entry to balancenya makin kecil. Jadi makin banyak orang baik masuk politik, akan terjadi kontestasi orang-orang baik, terpilihlah orang terbaik," jelasnya.

Ketua DPP PKS tersebut mengatakan hal ini penting untuk diperhatikan lantaran pilkada serentak 2020 yang akan digelar 9 Desember mendatang memiliki biaya mahal, karena dilaksanakan di tengah pandemi.

Sehingga harus dipastikan yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang terbaik. Salah satu kriterianya yaitu sosok yang dipilih bukan karena memiliki relasi tertentu dengan pejabat tertentu.

"Mahal sekali pilkada ini, biaya kesehatan mahal, anggaran mahal, keberaniannya mahal, karena itu kita harus pastikan terpilih pemimpin-pemimpin terbaik," kata dia.

"Harus jelas siapa yang dipilih, harus berkurang politik uang, harus berkurang oligarki. Harus hilang pemimpin yang dipilih karena ini data bapak saya, suami saya, jangan (seperti itu). Harus ada kampanye," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved