Breaking News:

Kinerja Menteri Jokowi

PPP: Reshuffle Kabinet Bukan Hal yang Luar Biasa

"Kalau melihat pada masa kepresidenan Pak Jokowi yang pertama, reshuffle itu bukan lagi hal yang luar biasa," kata Arsul

KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku tidak kaget mendengar ancaman reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo kepada jajaran menterinya.

Menurut Arsul, reshuffle kabinet bukan hal yang istimewa.

Baca: Respons Demokrat soal Sinyal Reshuffle Kabinet Jokowi: Kami Bukan Koalisi Pemerintah

"Kalau melihat pada masa kepresidenan Pak Jokowi yang pertama, reshuffle itu bukan lagi hal yang luar biasa," kata Arsul wartawan, Senin (29/6/2020).

"Termasuk soal struktur kabinet pasca reshuffle, mau tetap dengan K/L seperti yang jumlahnya ada sekarang atau mau dikurangi karena ada yang dilebur atau bahkan dibubarkan maka itu juga semua kewenangan presiden," imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan keputusan reshuffle kabinet mutlak keputusan Presiden Jokowi.

Partai politik tidak bisa ikut campur kecuali diminta pandangannya atau diminta mengirimkan nama dalam reshuffle tersebut.

"Jadi buat PPP tidak masalah kalau presiden bicara dengan partai politik koalisi sebelum reshuffle dilakukan," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Baca: Jokowi Perlu Restart Struktur Ekonomi, Bukan Sekadar Reshuffle Kabinet

Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.

"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.

Penulis: chaerul umam
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved