Breaking News:

Kasus Novel Baswedan

Jaksa Agung Tak Terima Berkas Tuntutan Kasus Novel Baswedan

Pada persidangan 11 Juni lalu, jaksa menuntut kedua polisi aktif yang menyiram Novel dengan air keras

Tribunnews.com/ Theresia Felisiani
Jaksa Agung ST Burhanuddin 

Pengacara bahkan berharap persidangan tersebut dapat dijadikan contoh untuk
persidangan lainnya.

"Harapannya persidangan ini jadi 'role model' dalam proses persidangan lain sehingga lebih banyak pelaku yang jujur mengakui dengan harapan dituntut rendah JPU, sebaliknya bila sudah jujur dan mengakui perbuatan dan berani menyerahkan diri tetap dituntut berat malah tidak ada lagi yang akan mengakui perbuatannya," katanya.

Selain itu, pengacara para terdakwa juga mengapresiasi yang berani mengatakan kedua terdakwa tidak pernah ditangkap dan malah menyerahkan diri secara sukarela.

"Karena tidak semua pelaku berani bertanggung jawab di persidangan dan menunjukkan sikap patriotik serta berjiwa ksatria," katanya.

Pengacara juga membela JPU Kejari Jakut soal tuntutan yang disoroti oleh sejumlah
pihak.

"Hanya kalangan tertentu yang misleading dan mispersepsi terhadap tuntutan
JPU karena dari awal tidak mengetahui fakta-fakta dan seenaknya mengomentari
rendahnya tuntutan JPU dengan asumsi mereka sendiri dan narasi yang menurut
mereka benar," katanya.

Masih dalam persidangan, tim penasihat hukum yang berasal dari Divisi Hukum Polri
juga menjelaskan peran mereka dalam membela Rahmat dan Ronny.

Kedua terdakwa dinilai patut mendapat pendampingan hukum dari Polri.

"Kami melaksanakan tugas di Divisi Hukum Polri untuk memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa, hak terdakwa harus dihargai bahkan saksi korban Novel Baswedan selaku purnawirawan Polri yang sudah mengabdi sebagai anggota Polri selama 15 tahun dan 11 bulan pun punya hak untuk mendapat bantuan hukum, silakan mengirimkan surat ke Kadivkum
Polri," katanya.

Rencananya, sidang perkara penganiayaan terhadap Novel akan dilanjutkan pada 16
Juli 2020 dengan agenda pembacaan putusan.

"Majelis telah sepakat dan musyawarah
putusan diagendakan pada hari Kamis tanggal 16 juli 2020 jam 10.00 WIB," kata ketua
majelis, Djuyamto, yang didampingi hakim anggota Taufan Mandala dan Agus
Darwanta, saat membacakan agenda sidang di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Utara, Senin (29/6).

Tim penasihat hukum terdakwa pun meminta majelis hakim agar membebaskan
terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan dari tuntutan.

"Kami harap majelis melihat, memeriksa perkara jernih, objektif seksama berdasarkan alat bukti," ujarnya.

"Nasib (terdakwa,-red) berada di pundak majelis hakim. Apakah akan dinyatakan
bersalah atau dibebaskan," tuturnya.

Tim penasihat hukum mengharapkan majelis hakim agar memutus perkara secara
independen serta lepas dari pengaruh segala berita di media massa yang terkesan
mempunyai maksud mempengaruhi persidangan ini. Tim penasihat hukum meminta
putusan seadil-adilnya.

"Kebenaran hakiki yang terungkap, berkenan putusan seperti
yang kami sudah sampaikan di pledoi," kata dia.(tribun network/sen/gle/dod)

Penulis: Dodi Esvandi
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved