Breaking News:

Urgensi Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila

Menurutnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) PIP berbeda secara substansi dan materi hukum dengan RUU HIP

Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Wakil Ketua MPR fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) yang belakangan menuai kontroversi di tengah masyarakat dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia atas payung hukum berupa Undang-Undang bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menilai saat ini badan yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu itu membutuhkan payung hukum berupa Undang-Undang.

Baca: Politikus PKB Nilai Perubahan Nama RUU HIP Tak Selesaikan Masalah

Menurut Basarah, hal itu dibutuhkan agar ke depannya kewajiban negara dalam pembinaan mental dan ideologi bangsa tidak tergantung pada selera politik presiden tertentu.

"Kita tidak ingin tugas membina mental ideologi bangsa yang begitu penting ini itu tergantung oleh selera politik seorang presiden. Harusnya pembinaan ideologi Pancasila ini bersifat permanen. Itulah yang menjadi dasar munculnya gagasan memberi payung hukum Pembinaan Ideologi Pancasila," kata Basarah di Menara Kompas Jakarta pada Senin (29/6/2020).

Menurutnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) PIP berbeda secara substansi dan materi hukum dengan RUU HIP.

Menurutnya, RUU PIP nantinya hanya memuat pasal-pasal yang lebih bersifat teknis karena hanya mengatur di antara lain tugas, wewenang, fungsi, dan struktur kelembagaan BPIP.

Ia mengatakan dalam RUU tersebut nantinya seluruh pasal yang kontroversial di dalam RUU HIP juga didrop dan digantikan dengan pasal-pasal yang sifatnya teknis terkait BPIP tersebut.

Sedangkan menurutnya RUU HIP saat ini memuat pasal-pasal yang sifatnya ideogis politis, yang juga menjadi penyebab kontroversi bagi masyarakat.

Antara lain tafsiran sejarah pembentukan, filosofi, tata cara, strategi, dan menginternalisasikan Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

Halaman
123
Penulis: Gita Irawan
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved