Breaking News:

Menteri Desa dan PDTT: 88 Persen Petani dan Buruh Terima BLT Dana Desa

Program BLT tersebut didistribusikan khususnya Perempuan Kepala Keluarga, Penduduk yang kehilangan mata pencaharian dan Petani dan Buruh tani

Humas Kemendes PDTT
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote speech pada Kongres Kebudayaan Desa yang dilaksanakan secara virtual, Jakarta, Rabu (1/7/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Desa dan PDTT memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa hingga bansos bagi masyarakat desa.

Program BLT tersebut didistribusikan khususnya Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Penduduk yang kehilangan mata pencaharian (KPM) dan Petani dan Buruh Tani.

Baca: Sandi Ajak Generasi Milenial Desa Buka Usaha di Sektor Pangan

Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar merinci penerima BLT dana desa di antaranya 2.341.750 dari golongan PEKKA, 283.392 keluarga KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis/menahun, Petani dan Buruh tani sebanyak 6.602.190 orang.

“Kami meneka kan pada petani sebesar 88 persen yang penerima BLT yang rata-rata kepemilikan lahannya 0,4 hektar, nelayan sebesar 4 persen dan pedagang UMKM sebesar 5 persen,” kata Halim, Kamis (2/7/2020).

Halim menjelaskan dari 74.953 desa di Indonesia, 57 desa di antaranya kemungkinan tidak menerima dana desa, dan 61 desa tidak menyalurkan BLT dana desa.

Sementara 95 persen desa berpotensi menyalurkan BLT sudah melakukan penyaluran dana desa.

“Kami berharap sentuhan secara proporsional pasca pandemi bisa mengembalikan ketahanan ekonomin dan akan membawa pertumbuhan di desa," kata pungkas Halim.

Mendes juga menerbitkan protokol normal baru desa yang berfungsi menciptakan tata kelola desa dalam pencegahan penularan Covid-19 melalui adaptasi pola hidup bermasyarakat.

Politisi PKB itu optimistis protokol normal baru desa dapat menumbuhkan rebound ekonomi di desa.

Baca: Dana Desa Tersalur 90 Persen, Mendes Abdul Halim Beri Penjelasan

Dia menyebut banyak dari tempat wisata di desa yang belum dibuka lantaran tidak ada panduan yang tepat.

"Saya minta Juli ini wisata desa yang dibawah naungan Bumdes atau dibawah pengelolaan desa agar dibuka kembali," pinta Halim.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved