Breaking News:

Kartu Pra Kerja

Penjualan Paket Kartu Prakerja Dihentikan, Demokrat: Sejak Awal Sudah Mengkhawatirkan

Didik mengaku bersyukur pemerintah telah menghentikan program paket pelatihan Kartu Pra Kerja yang ditawarkan oleh mitra platform digital.

prakerja.go.id
Kartu Prakerja(prakerja.go.id) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Didik Mukrianto mengaku bersyukur pemerintah telah menghentikan program paket pelatihan Kartu Pra Kerja yang ditawarkan oleh mitra platform digital.

"Alhamdulillah, setelah sekian lama masyarakat memberikan tanggapan, masukan, dan kritik terhadap program Kartu Pra Kerja yang transparansi dan akuntabilitasnya sejak awal dianggap mengkawatirkan, dengan penghentian (paket pelatihan) tersebut, setidaknya menjawab anggapan publik tersebut," kata Didik kepada wartawan, Jakarta, Rabu (2/7/2020).

Menurut Didik, sejak awal memang pelaksanaan kartu Pra Kerja memiliki potensi penyimpangan, mulai konflik kepentingan, penunjukkan kemitraan tanpa tender, hingga akuntabilitasnya kurang terpenuhi.

Baca: Program Paket Pelatihan Kartu Pra Kerja Dihentikan

Padahal, kata Didik, program tersebut melibatkan keuangan negara yang tidak sedikit jumlahnya dan KPK pun telah menyampaikan kejanggalan Kartu Pra Kerja ke pemerintah.

"Temuan KPK tersebut, sangat terang dan nyata akan adanya permasalahan dengan basis transparansi dan akuntabilitas," ujar Didik.

"Terbukti bahwa konsep dan kebijakan program Pra Kerja belum proper dilaksanakan, sehingga sangat rawan untuk dikorupsi, potensial terjadinya bancaan uang negara," sambung Didik.

Baca: Kartu Pra Kerja Gelombang 4 Segera Dibuka, Ini Cara Daftar, Syarat Utama, hingga Panduan Swafoto

Didik menyebut, meski saat ini dinyatakan belum ada aliran uang negara ke platform digital, namun pemerintah dan aparat penegak hukum tidak boleh abai terkait potensi kejahatan lainnya dibalik pelaksanaan program tersebut dari gelombang satu sampai tiga.

"Rp 5,6 triliun biaya pelatihan, ada uang yang amat sangat besar untik di bagi oleh delapan platform digital mitra penyedia materi pelatihan Kartu Pra Kerja," katanya.

"Bisa bayangkan potensi kerugian negara yang amat sangat besar apabila dilakukan tanpa governance dan transparansi, serta akuntabilitas yang cukup," sambungnya.

Diketahui, Pemerintah memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan kartu pra kerja yang ditawarkan oleh mitra platform digital. Ketentuan tersebut tertuang dalam surat bernomor S-148/Dir-Eks/06/2020 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, pada 30 Juni 2020.

Baca: Cara Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang 4, Buat Akun hingga Upload Foto Selfie

"Manajemen Pelaksana memutuskan untuk menghentikan, seluruh transaksi dan penjualan paket pelatihan, yang ditawarkan oleh mitra platform digitial agar pelaksanaan program kartu pra kerja dapat dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," tulis dalam surat yang diterima Tribun, Kamis, (2/7/2020).

Untuk diketahui terdapat delapan platform digital yang menjadi mitra kartu Pra-Kerja. Diantaranya yakni Skill Academy by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, dan Tokopedia.

Penghapusan paket pelatihan dilakukan setelah Manajemen Pelaksanan Kartu Pra Kerja mengevaluasi pelatihan yang digelar oleh lembaga pelatihan Pra Kerja.

 Evaluasi tersebut mencakup diantaranya pemenuhan kewajiban Lembaga Pelatihan dalam memberikan pelatihan kepada penerima manfaat Kartu Prakerja, dan penilaian peserta pelatihan terhadap instruktur, sarana prasarana, dan program pelatihan.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved