Breaking News:

Kasus Djoko Tjandra

Buron Djoko Tjandra Sempat Ada di Indonesia, Ketua Komisi III DPR: Negara Seperti Kalah

Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Firli Bahuri (kiri) bersama Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery (tengah) usai rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020). 

Bahkan, Djoko Tjandra mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) terkait perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020 lalu.

Namun, Djoko Tjandra mangkir atau tidak menghadiri sidang PK yang digelar PN Jaksel pada Senin (6/7/2020) kemarin dengan alasan sakit.

Alasan yang sama dipergunakan Djoko untuk tidak menghadiri sidang sebelumnya pada 29 Juni 2020.

Herman Hery menyatakan, persoalan Djoko Tjandra sebenarnya sangat sederhana. Yang diperlukan saat ini hanya kemauan antar institusi penegak hukum untuk membekuk Djoko Tjandra.

"Tergantung kemauan institusi penegak hukum, berkoordinasi antara Kejaksaan dan Kepolisian untuk menangkap Djoko Tjandra," katanya.

Untuk itu, Herman mengimbau, aparat penegak hukum untuk mempergunakan instrumen yang dimiliki untuk menangkap Djoko Tjandra.

"Saya mengimbau lakukan koordinasi dengan instrumen-instrumen yang sudah ada, segera tangkap Djoko Tjandra untuk membuktikan kepada publik bahwa negara tidak kalah dengan Djoko Tjandra," kata Herman.
 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved