Breaking News:

Dikritisi ICW, Pimpinan DPR: RDP Komisi III dengan KPK di Gedung Merah Putih Tak Langgar Aturan

"Kalau menurut tata tertib RDP boleh dilakukan di DPR maupun di (tempat) mitra kerja," katanya

Chaerul Umam/tribunnews.com
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut pelaksanaan rapat dengan pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di luar kompleks Parlemen tidak melanggar aturan dan tata tertib yang berlaku. 

"Kalau menurut tata tertib RDP boleh dilakukan di DPR maupun di (tempat) mitra kerja. Jadi secara aturan tidak masalah kok," ujar Dasco di komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Baca: Komisi III Minta KPK Awasi Dana Covid-19 agar Tidak Dibobol Penumpang Gelap

Diketahui, hari ini Komisi III melangsungkan RDP dengan KPK di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, yang merupakan kantor lembaga antirasuah tersebut. 

Menurut Dasco, rapat di tempat mitra kerja DPR ke depan harus menjadi satu kebiasaan dan tidak selalu dilakukan di ruangan masing-masing komisi. 

"Bisa dilakukan bergantian, tanpa mengurangi makna rapat tersebut," ucap politikus Gerindra itu. 

Ia menjelaskan, Komisi III DPR juga ingin melihat secara langsung terkait fasilitas yang ada di KPK dalam rangka pengawasan kinerja mitranya. 

"Apakah masih memadai, cukup memadai, atau masih belum memadai. Karena selain rapat, kawan-kawan juga meninjau fasilitas seperti rumah tahanan, fasilitas gedung dan lain-lainnya," papar Dasco.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan urgensi dari rapat antara Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas yang diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan kebijakan tersebut memperlihatkan KPK yang sudah tunduk pada kekuasaan legislatif usai Undang-undang KPK mengalami perubahan.

"Tidak ada urgensinya mengadakan RDP di gedung KPK. Kebijakan ini justru semakin memperlihatkan bahwa KPK sangat tunduk pada kekuasaan eksekutif dan juga legislatif," kata Kurnia. 

Kurnia mengatakan seharusnya DPR memahami posisi KPK sebagai lembaga yang berasaskan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerjanya.

Baca: Komisi III Klaim Tak Jumpai Tahanan Saat Sidak di Rutan KPK

Ia menuding rapat yang dilakukan secara tertutup mengindikasikan ada hal yang coba disembunyikan dari publik.

"Harusnya DPR mengagendakan pertemuan RDP itu di gedung DPR secara terbuka dengan mempertanyakan berbagai kejanggalan yang terjadi selama ini. Misalnya, tindak lanjut dugaan pelanggaran kode etik atas kontroversi helikopter mewah yang digunakan oleh Komjen Firli Bahuri beberapa waktu lalu," ujar Kurnia.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved