Breaking News:

Virus Corona

Kemendikbud dan Kemenparekraf Terbitkan Panduan Pencegahan Covid-19 untuk Pembukaan Bioskop

Kemendikbud dan Kemenparekraf membuat panduan teknis pencegahan dan pengendalian Covid-19

Dok.Unyuzual Trip Film Festival
Ilustrasi 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemendikbud dan Kemenparekraf membuat panduan teknis pencegahan dan pengendalian Covid-19 di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif.

Panduan ini dirumuskan melalui surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani dua menteri, yakni Mendikbud Nadiem Makarim dan Menparekraf Whisnutama.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan panduan ini akan mengatur kegiatan di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif agar bebas dari penyebaran virus corona.

"SKB ini membuat protokol atau semacam pedoman pegangan bagi penyelenggara di lapangan," ujar Hilmar dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (7/7/2020).

Baca: Kegiatan Produksi Film Kembali Diizinkan

Baca: Sinopsis Film The Battle: Roar to Victory Tayang Pukul 21.30 WIB di TRANS7 Selasa 7 Juli 2020

Panduan ini berisi aturan kegiatan di tempat-tempat pertunjukan, bioskop, cagar budaya, museum, hingga produksi film.

Hilmar mengatakan SKB sangat dibutuhkan oleh para pekerja seni dan kreatif untuk kembali melakukan kegiatannya, namun tetap bebas dari Covid-19.

"Teman-teman di lapangan ini perlu pegangan yang sifatnya legal, dengan dasar hukum yang jelas untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang terkait kebudayaan dan juga ekonomi kreatif secara khusus," ungkap Hilmar.

Dirinya meminta para pegiat kebudayaan dan ekonomi kreatif dapat membuat pedoman standar masing-masing yang sesuai dengan kekhasan tiap bidang.

Pedoman tersebut, menurut Hilmar harus sesuai dengan panduan yang telah dikeluarkan oleh pihaknya.

"Syaratnya satu, tidak boleh lebih longgar dari ini. Kalau mau dia bikin lebih ketat segala macam peraturan silakan saja, tapi ini benchmark minimal harus seperti ini," kata Hilmar.

Hilmar mengatakan panduan yang dikeluarkan Kemendikbud dan Kemenparekraf telah sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan.

Selain itu, Hilmar menegaskan bahwa panduan ini tidak akan melewati kewenangan daerah dalam memberikan izin serta menentukan status zonasi Covid-19 di wilayahnya.

"Panduan teknis ini tidak menggantikan kewenangan dari daerah, kewenangan untuk membuka tutup sebuah wilayah untuk kegiatan-kegiatan tertentu ada di kepala daerah," tutur Hilmar.

Kedua kementerian ini, juga akan melakukan sosialisasi panduan ini terutama untuk pemangku kepentingan yang terkait dengan kebudayaan dan ekonomi kreatif.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved