Breaking News:

Komisi VIII DPR Tolak Pelibatan TNI dalam Program Kerukunan Beragama

Anggota Komisi VIII DPR F-PKB Maman Imanulhaq menolak pelibatan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama.

TRIBUNNEWS.COM/IST
Anggota DPR RI dan Dewan Syuro DPP PKB, KH. Maman Imanulhaq. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR F-PKB Maman Imanulhaq menolak pelibatan TNI dalam program peningkatan kerukunan umat beragama.

“Saya menentang keras rencana pelibatan TNI dalam urusan beragama warga negara sebagaimana disampaikan Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman dalam pernyataan persnya (1/7/2020)," ujar politikus PKB ini kepada Tribunnews.com, Selasa (7/7/2020).

Menurut dia, hal ini juga disampaikannya dalam dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kemenag, Selasa (7/7/2020).

Baca: Menteri Agama Puji Kerukunan Antarumat Beragama di Maluku

Kang Maman, demikian sapaannya, menilai rencana pelibatan TNI AD untuk mengurus peningkatan kerukunan umat beragama hingga ke pelosok daerah di Indonesia bertentangan dengan prinsip demokrasi, HAM, dan agenda reformasi sektor keamanan serta UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI).

"Pelibatan TNI dalam mengurus kerukunan beragama adalah suatu pendekatan yang keliru, sebab pelibatan TNI (pendekatan keamanan) justru berpotensi memunculkan pelanggaran HAM," jelasnya.

Baca: Saleh Husin: Kerukunan Warga Dapat dan Olahraga juga Dapat

Karena kata dia, pendekatan keamanan membuka ruang otoritarianisme karena pemerintah akan lebih mengutamakan stabilitas melalui pendekatan represif dibandingkan dialogis.

Selain itu menurut dia, tidak ada argumen yang kuat dan masuk akal bagi Kementerian Agama untuk melibatkan TNI dalam program kerukunan umat beragama.

Karena nyatanya peningkatan kerukunan umat beragama selama ini lebih efektif dilakukan dengan cara-cara dialogis dibandingkan dengan pendekatan represif.

"Pendekatan represif hanya memunculkan kerukunan semu dan akhirnya menjadi bom waktu konflik sosial yang lebih besar sebagaimana di masa Orde Baru," paparnya.

"Pendekatan yang menitikberatkan pada aspek keamanaan sangat potensial melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama atau keyakinan, yang selama ini sudah terjadi atas mereka," ucapnya.

Dia menilai, lebih baik mengoptimalkan kinerja kementrian agama dan tokoh tokoh informal di tengah masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda.(*)

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved