Breaking News:

KPK Diminta Komisi III DPR Fokuskan Fungsi Pencegahan

KPK diminta Komisi III DPR untuk memfokuskan fungsi pencegahan korupsi dibanding penindakannya

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery (tengah) usai rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Komisi III DPR melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK secara tertutup di gedung KPK yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke rumah tahanan KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Dari hasil rapat yang digelar secara tertutup itu, KPK diminta Komisi III DPR untuk memfokuskan fungsi pencegahan korupsi.

Selain itu, KPK juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan penggunaan anggaran pemerintah.

Baca: Ketua KPK: Penangkapan Buptai Kutai Timur dan Istrinya Bongkar Relasi Korupsi dan Nepotisme

Baca: Tiba di Kupang, Dua Tersangka Kasus Korupsi Kredit Bank NTT Surabaya Langsung Diperiksa di Kejati

"Komisi III DPR meminta agar KPK melaksanakan fungsi pencegahan korupsi, terutama pada sektor-sektor strategis sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Tak hanya itu, Ali mengatakan, Komisi III DPR juga meminta KPK mengoptimalkan fungsi-fungsi penindakan dalam penanganan perkara korupsi khususnya di bidang sumber daya alam.

"Penyalahgunaan wewenang di berbagai institusi dan korupsi yang merugikan masyarakat terutama yang terjadi pada masa krisis akibat pandemi Covid-19," katanya.

Secara keseluruhan, beber Ali, RDP membahas tentang tugas dan fungsi KPK.

Antara lain, KPK menjelaskan soal laporan evaluasi terhadap pelaksanaan relokasi anggaran dan pelaksanaan refocusing kegiatan pemerintah terkait dengan penanganan pandemi Covid-19 yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan rawan terjadinya korupsi.

"Terkait dengan penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat dan hambatan-hambatan apa yang masih dihadapi terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pendapatan atau penerimaan negara," kata Ali.

Berita Populer
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved