Breaking News:

Virus Corona

Pembelajaran Jarak Jauh Permanen, Politikus Golkar Minta PJJ Dikombinasikan dengan Tatap Muka

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian menilai bukan berarti PJJ akan dilaksanakan sepenuhnya setelah Covid-19 hilang.

SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
SEMANGATI SISWA - Tri Wahyuningtyas guru kelas IV SDN Kaliasin I melakukan meeting daring dengan siswanya untuk memotivasi siswa dan melakukan feed back pembelajaran online selama pembelajaran jarak jauh di rumah, Senin (8/6). SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan menjadi permanen di Indonesia.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Golkar Hetifah Sjaifudian menilai bukan berarti PJJ akan dilaksanakan sepenuhnya setelah Covid-19 hilang.

Hetifah mendorong agar ada pengoptimalan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan mengombinasikan sistem PJJ dengan sistem tatap muka.

Baca: Tunjukkan Kerja Keras di DPR, Tina Toon Teguh Labrak Keputusan Nadiem Makarim Soal PJJ Permanen

Baca: Kemendikbud: Siswa dengan Ekonomi Rendah Rentan Tertinggal Materi Pembelajaran Jarak Jauh

"Yang saya tangkap dari pernyataan tersebut maksudnya adalah setelah semua adaptasi yang telah kita lakukan selama pandemi, tidak mungkin kita kembali lagi sepenuhnya melakukan KBM dengan cara-cara lama," ujar Hetifah, kepada wartawan, Selasa (7/7/2020).

"Justru kita harus maksimalkan teknologi yang sudah kita pelajari untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar, dengan mengkombinasikan PJJ dan tatap muka," imbuhnya.

Kementerian pendidikan dan kebudayaan sendiri, kata Hetifah, akan menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan akses terhadap teknologi. Sehingga mempermudah sistem PJJ bagi siswa-siswi.

Antara lain seperti memastikan setiap satuan pendidikan memiliki infrastruktur TIK yang memadai; bekerjasama dengan provider dan membuat paket subsidi internet; bekerjasama dengan Kominfo dan PLN untuk menyediakan akses internet dan listrik yang merata.

"Itu semua tercantum dalam draft peta jalan pendidikan nasional 2020-2035," kata dia.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kesra tersebut mengungkap bahwa pemanfaatan teknologi bisa dimanfaatkan untuk menjembatani kesenjangan pendidikan.

Dia menegaskan kesenjangan kualitas dan geografis bisa sedikit banyak teratasi dengan bantuan teknologi. Misalnya, anak-anak di pelosok sekarang bisa mendapatkan pengajaran dari guru-guru terbaik skala nasional melalui bantuan aplikasi.

"Ini bisa kita manfaatkan untuk pemerataan. Namun demikian, kita terus ingatkan Kemendikbud bahwa kesediaan akses untuk semua merupakan prasyarat, jika tidak justru ini bisa menambah kesenjangan," jelasnya.

Meski begitu, Hetifah mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa tergantikan dengan sistem PJJ. Yang dia maksud adalah terkait pembangunan karakter siswa siswi hingga kemampuan bersosialisasi.

Oleh karena itu, dia menilai tidak mungkin sistem tatap muka dihilangkan dan mengganti dengan sistem PJJ sepenuhnya.

"Misalnya pembangunan karakter, itu memerlukan keteladanan yang anak lihat sehari-hari, jadi tidak mungkin diajarkan hanya secara jarak jauh. Juga kemampuan bersosialisasi, harus tatap muka. Saya rasa Kemendikbud juga mengerti ini dan tidak mungkin semerta-merta dihilangkan," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved