Breaking News:

Virus Corona

LBH Jakarta Sebut Kebijakan New Normal Diambil Tanpa Dasar Hukum Jelas

Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengkritik kebijakan new normal yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menyikapi pandemi Covid-19.

Gita Irawan/Tribunnews.com
Direktur LBH Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Arif Maulana usai konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil di kantor YLBHI, Jakarta Pusat pada Rabu (23/1/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur LBH Jakarta Arif Maulana mengkritik kebijakan new normal yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menyikapi pandemi Covid-19.

Arif menilai kebijakan itu diambil tanpa dasar hukum yang jelas. Sehingga pihaknya pun menolak dan meminta pemerintah mencabut kebijakan new normal sehari sejak diberlakukan.

"Sebetulnya sejak bulan Mei 2020, LBH Jakarta sudah mengeluarkan sebuah rilis untuk menyingkapi kebijakan new normal yang diambil pemerintah. Pada saat itu kita mengeluarkan rilis yang intinya adalah menolak dan meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan itu. Mengingat kebijakan itu diambil tanpa dasar hukum yang jelas," ujar Arif, dalam webinar 'Membongkar Mitos di Balik New Normal', Sabtu (11/7/2020).

Baca: Dinilah Sulit Dipahami, Pemerintah Ganti Istilah New Normal Jadi Kebiasaan Baru

Arif mengatakan pihaknya juga tidak setuju lantaran kebijakan new normal kala itu melibatkan kepolisian dan TNI dalam penerapannya.

Baginya hal tersebut tidak tepat dan tanpa dasar hukum yang jelas kebijakan new normal akan sangat berisiko memperluas penularan wabah serta memakan korban lebih banyak lagi.

Baca: Istana Akui New Normal Diksi yang Salah, Anggota DPR Minta Masifkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Hingga saat ini, kata dia, situasinya ternyata belum kunjung berubah. Dimana LBH Jakarta menilai pemerintah tampak tidak serius dalam menangani pandemi Covid-19.

"Bahkan dalam temuan kami LBH Jakarta mencatat pilihan-pilihan kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan wabah Covid-19 ini tidak berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mestinya bisa dirujuk oleh pemerintah dalam menangani wabah penyakit seperti Covid-19," jelasnya.

"Dan akibatnya sangat fatal. Tanggung jawab pemerintah yang mestinya memberikan jaminan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak negara atau hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan juga hak atas kesehatan warga negara itu terabaikan," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved