Breaking News:

Polisi Dapat Kewenangan Baru di RUU Cipta Kerja, Pegiat Korupsi: Rawan Disalahgunakan

Pemberian kewenangan baru ke polisi dalam RUU Cipta Kerja dinilai akan menambah kerentanan terjadinya tindak pidana korupsi.

Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif, menilai kehadiran Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Kerja) terkesan dipaksakan lantaran proses pembahasannya tidak transparan.

Pemberian kewenangan baru ke polisi  dalam RUU Cipta Kerja dinilai akan menambah kerentanan terjadinya potensi tindak pidana korupsi.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu setuju dengan sempalan dalil Lord Acton: power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.

"Saya pikir akan menambah kerentanan korupsi. Jadi dengan menambah kewenangan kepada satu institusi, kemungkinan utk di-abuse itu akan bertambah," kata Syarif dalam diskusi daring ‘Penambahan Kewenangan Kepolisian dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja’, Minggu (12/7/2020).

Syarif, menegaskan kehadiran RUU Cipta Kerja berpotensi merusak tatanan hukum.

Baca: RUU Cipta Kerja Munculkan Peluang dan Norma Baru Bagi Pekerja

Mulai dari segi ketatanegaraan, bakal memusatkan kekuasaan kepada presiden. RUU ini membuat semua regulasi baru yang akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan presiden (PP) dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nyaris hilang.

Baca: Roy Kiyoshi Akui Sudah Ramal Dirinya Akan Ditangkap, Laode M Syarief Beri Sindiran Menohok

"Saya pikir kepolisian menjalankan fungsinya saja sekarang ini dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum. Itu saja sudah pontang-panting, apalagi ditambah dengan kewenangan-kewenangan yang sangat bersifat karet. Itu berbahaya," tuturnya.

Dalam draf Pasal 82 beleid sapu jagat (omnibus law) itu, Polri diberi kewenangan mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.

Juga mengawasi 'aliran' yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta melakukan pemeriksaan khusus sebagai tindakan dalam rangka pencegahan.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved