Breaking News:

Ancaman 4 Tahun Penjara bagi Penyebar Konten Ujaran Kebencian

Irjen Pol Argo Yuwono, mengatakan membuat konten mengarah ke hate speech pencemaran nama baik dan fitnah merupakan sesuatu yang berpotensi melanggar

ist
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membuka pelayanan pengaduan bagi para korban hate speech atau ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan fitnah terutama di sosial media.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, mengatakan membuat konten mengarah ke hate speech pencemaran nama baik dan fitnah merupakan sesuatu yang berpotensi melanggar hukum.

Selain melakukan patroli dunia maya, Polri mengimbau masyarakat melaporkan apabila menemukan konten-konten yang bernuansa SARA dan ujaran kebencian tersebut.

Baca: Mabes Polri: Terduga Teroris yang Ditangkap di Sukoharjo Terlibat Penyerangan Wakapolres Karanganyar

"Karena belum tentu ditemukan petugas karena banyaknya konten di dunia maya," kata dia, Senin (13/7/2020).

Sampai saat ini, dia menjelaskan, Polri masih terus memantau aktivitas di media sosial, dan akan segera menindak jika ada netizen yang mengunggah ujaran kebencian atau hate speech, pencemaran nama baik dan fitnah, baik itu ditujukan kepada institusi maupun perseorangan, tanpa terkecuali.

"Kami tidak ingin masyarakat menjadi subyek pelanggar hukum dalam konteks ITE," ujarnya.

Baca: Kejar Pelaku Pembunuhan Jurnalis Metro TV, Polri Telah Periksa 12 Orang Saksi

Dia mencontohkan, tindakan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3)
Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pelanggaran atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta.

Dia menegaskan, tim cyber secara intens melakukan cyber patrol memonitor konten yang bernuansa ujaran kebencian. Pihaknya mengapresiasi netizen yang tidak menyebarkan informasi yang bernuansa ujaran kebencian.

Dia meminta masyarakat menggunakan platform sosial media secara bijak, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain.

Hal itu termasuk dalam penyampaian pendapat, informasi maupun kekecewaan serta keluhan kepada pihak lain, yang harus tetap menjaga norma kepantasan dan kesopanan.

"Mengajukan pendapat, keluhan dan lainnya silahkan saja. Tapi jika hal itu, mengandung ujaran kebencian, fitnah dan pencemaran nama baik, hal itu berpotensi melanggar hukum," tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved