Breaking News:

RUU HIP

Pemerintah dan DPR Resmi Tunda Pembahasan RUU HIP, Diganti RUU BPIP

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengubah pembahasan RUU HIP menjadi RUU BPIP.

ISTIMEWA
Ketua DPR RI Puan Maharani 

TRIBUNNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, resmi mengubah pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Hal itu disampaikan Puan Maharani dalam siarang langsung konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube KompasTV, Kamis (16/7/2020).

Dalam pertemuan itu, Mahfud mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat resmi ke DPR terkait sikap resmi pemerintah soal RUU HIP.

Puan mengatakan, dengan adanya surat tersebut, RUU HIP akan berubah nama menjadi RUU BPIP.

Menko Polhukam Mahfud MD saat berdialog dengan Komunitas Pancasila Muda lewat video konferensi di hari lahirnya pancasila, Senin (1/6/2020).
Menko Polhukam Mahfud MD saat berdialog dengan Komunitas Pancasila Muda lewat video konferensi di hari lahirnya pancasila, Senin (1/6/2020). (istimewa)

"Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami menerima wakil pemerintah atau utusan presiden yang dipimpin Menko Polhukam untuk menyerahkan konsep BPIP sebagai masukan ke DPR untuk membahas dan manampung konsep yang akan dibahas bersama masyarakat," kata Puan.

Ia menyebut, konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU HIP.

"Yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP," jelasnya.

Lebih lanjut Puan menjelaskan, konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 bab dan 17 pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 bab dan 60 pasal.

Baca: Partai Demokrat dan MUI Tegas Menolak RUU HIP

"Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP."

"Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat, dan sejarah pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi," terangnya.

Halaman
12
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Siti Nurjannah Wulandari
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved