Breaking News:

Kasus Djoko Tjandra

Dinilai Tak Konsisten, Azis Syamsuddin: Saya Hanya Jalankan Tatib dan Keputusan Rapat

Saya hanya menjalani tata tertib dan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus)

dok pribadi
Azis Syamsudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyebut dirinya hanya menjalankan tata tertib, sehingga tidak menandatangani pemberian izin Komisi III DPR melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama aparat penegak hukum bahas kasus Djoko Tjandra

"Saya hanya menjalani tata tertib dan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus)," kata Azis saat dihubungi, Jakarta, Rabu (22/7/2020).

Ia menjelaskan, Pasal 1 angka 13 dalam peraturan tata tertib DPR menyatakan, masa reses adalah masa DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk melaksanakan kunjungan kerja. 

Baca: MKD DPR Verifikasi Laporan MAKI Terhadap Azis Syamsuddin

Menurutnya, alat kelengkapan dewan (AKD) diperbolehkan melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja pada masa reses, hanya dalam rangka mempercepat penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang (RUU). 

"Tidak boleh melakukan rapat-rapat dalam rangka pengawasan (seperti RDP Komisi III)," ucap Azis. 

Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR hari ini melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan agenda melanjutkan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Cipta Kerja Bab III terkait Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha Pasal 17 dan seterusnya. 

Melihat kondisi tersebut, Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian menilai pimpinan DPR tidak konsisten dalam menerapkan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020. 

"Saya kira ini standar ganda. Pimpinan DPR tidak konsisten, memaksakan pembahasan RUU Cipta Kerja saat reses oleh Panja di Baleg DPR tapi menolak RDP Pengawasan Komisi III terkait Djoko Tjandra. Wajar jika kita semua, masyarakat mempertanyakan sikap tersebut,” kata Pipin dalam keterangannya. 

“Seharusnya pimpinan DPR konsisten, pada saat reses ini Panja RUU Cipta Kerja DPR lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Bukan malah memaksakan pembahasan RUU. Apalagi, DIM (Daftar Inventaris Masalah) fraksi-fraksi saja belum masuk semua,” sambungnya. 
 

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved