Breaking News:

Jubir Presiden: Jokowi Ingin Industri Pers Berjalan Sehat dan Terlindungi

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan pemerintah akan memberikan sejumlah insentif untuk industri pers atau media.

Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Junat (31/1/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan pemerintah akan memberikan sejumlah insentif untuk industri pers atau media.

Insetif diberikan dalam rangka mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, industri pers pun memiliki peranan penting dalam demokrasi dan pemberitaan.

"Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa ekosistem dan industri pers (media) harus berjalan dengan sehat dan terlindungi agar masyarakat dapat terus menerima kualitas informasi yang baik," kata Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/7/2020).

Baca: Sapi Kurban Milik Jokowi Dirawat Spesial: Makan 3 Kali, Diberi Karpet Rp 2 Juta Agar Tidur Nyenyak

Menurut Fadjroel Rachman, negara membutuhkan kehadiran pers dengan perspektif jernihnya berdiri di depan melawan kekacauan informasi, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi.

Selain itu, kehadiran pers pun untuk membangkitkan semangat positif yang mendorong produktivitas dan optimisme bangsa.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7/2020) menyampaikan poin-poin pertemuannya.

Baca: Jokowi Bersyukur Hasil Tes Swab Dirinya dan Iriana Negatif, Kembali Ingatkan Warga untuk Disiplin

Pertama, pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres Nomor 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved