Breaking News:

Virus Corona

Komisi X DPR Minta Pemerintah Tunda Buka Sekolah Sampai Jumlah Kasus Covid-19 Menurun

Politikus PKS itu beranggapan pemerintah melalui Satgas Covid-19 tak bisa memprediksi kapan akan turun wabah virus corona

Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Sejumlah guru kelas melakukan kegiatan mengajar jarak jauh kepada peserta didik yang ada di rumah masing-masing dengan metode belajar mengajar secara daring (online), di SDN 026 Bojongloa, Jalan Cibaduyut Raya, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (27/7/2020). Proses belajar mengajar daring yang diterapkan di sekolah ini menggunakan aplikasi WhatsApp Group, Google Form, dan Google Classroom. Sementara bagi peserta didik yang tidak memiliki smartphone, pihak sekolah mengharuskan orang tua siswa ke sekolah setiap hari untuk mengambil lembaran soal yang bisa dikerjakan siswa di rumah. Sedangkan hasil pengerjaan soalnya dikumpulkan lewat komite seminggu sekali untuk penilaian. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih angkat bicara mengenai rencana pemerintah membuka sekolah di luar zona hijau penyebaran virus corona atau Covid-19.

Menurut Fikri, idealnya pembukaan sekolah di luar zona hijau menunggu kondisi normal.

Baca: Pemerhati Pendidikan: Tak Ada Sinyal dan Internet Jangan Jadi Alasan untuk Buka Sekolah

"Atau ketika jumlah kasus sudah puncak dan mulai menurun," kata Fikri saat dihubungi Tribunnews, Selasa (28/7/2020).

Politikus PKS itu beranggapan pemerintah melalui Satgas Covid-19 tak bisa memprediksi kapan akan turun wabah virus Corona.

Sehingga menurutnya, pemerintah harus memiliki skema yang jelas tentang mitigasi dan adaptasi terhadap pandemi yang disosialisasikan agar masyarakat siap menghadapi.

Lebih lanjut, Fikri mengatakan pembukaan kembali sekolah sebaiknya pemerintah tidak terlalu mengatur rinci.

Menurtnya, hal itu dikembalikan ke UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Sehingga, perizinan pembukaan sekolah diberikan kepada pemerintah daerah yang lebih mengetahui perkembangan Covid-19 di lapangan.

"Karena pendidikan ini kebutuhan dasar yang kewenangannya sudah didesentralisasikan. Biarkan pemerintah provinsi mengambil kebijakannya untuk SMA/SMK. Sedangkan untuk SMP ke bawah dan Sekolah Khusus biar ditentukan oleh Kabupaten/Kota," pungkasnya.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved