Breaking News:

Kasus Djoko Tjandra

Firli Bahuri Perintahkan Deputi Penindakan KPK Telusuri Aliran Duit Surat Jalan Djoko Tjandra

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan sudah memerintahkan Deputi Penindakan KPK Karyoto untuk menindaklanjuti

Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua KPK, Firli Bahuri bersiap memberikan keterangan saat konferensi pers penahanan tersangka dugaan proyek-proyek subkontraktor fiktif Waskita Karya, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2020). KPK resmi menahan lima tersangka yakni mantan Kepala Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Desi Arryani, mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Jarot Subana, mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi III/Sipil/II PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Fakih Usman, Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014, Yuly Ariandi Siregar, dan Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk Periode 2011-2013, Fathor Roachman terkait kasus dugaan proyek-proyek subkontraktor fiktif Waskita Karya yang merugikan negara Rp 202 miliar. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya bakalan membantu Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut aliran duit dalam skandal penerbitan surat jalan bagi buron Djoko Tjandra.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan sudah memerintahkan Deputi Penindakan KPK Karyoto untuk menindaklanjuti hal tersebut.

"Deputi penindakan yang ditugaskan untuk menindaklanjuti," kata Firli saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (29/7/2020).

Baca: BREAKING NEWS: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tolak Permohonan PK Djoko Tjandra

Sebelumnya, Karyoto sendiri sudah mengatakan bahwa KPK ikut memantau soal polemik bagaimana Djoko Tjandra dengan mudahnya masuk dan keluar Indonesia. Bahkan, KPK siap turun tangan bila diperlukan.

"Kami juga sudah mulai mengikuti dan mempelajari. Bilamana nanti memang ada hal-hal yang sifatnya KPK harus turun atau KPK harus membantu, KPK harus bersinergi kami akan siap. Jadi ini sudah kami komunikasikan sejak lama," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Menurut Karyoto, KPK sering berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain. Termasuk perihal rencana Polri untuk bekerja sama dengan KPK terkait pengusutan lolosnya Djoko Tjandra.

Baca: Kejagung Periksa Oknum Jaksa yang Viral Karena Berfoto Bareng Djoko Tjandra

"Sebenarnya sejak saya jadi deputi di sini kami sudah membuka komunikasi bahkan koordinasi sering sekali secara informal tentang upaya upaya sinergis antara KPK dengan APH lainnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan," kata Karyoto.

Bareskrim Polri sudah menetapkan satu orang tersangka terkait lolosnya Djoko Tjandra saat berada di Indonesia. Ia adalah eks Kakorwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo.

Ia diduga memberikan surat jalan kepada Djoko Tjandra sehingga mudah melakukan perjalanan di Indonesia meski statusnya buronan.

Saat ini, Polri sedang mengusut bagaimana proses Djoko Tjandra masuk hingga keluar Indonesia. Serta apa saja yang dilakukannya selama di Indonesia. Termasuk para pihak yang membantunya dan kemungkinan adanya aliran uang dari Djoko Tjandra. Hal itu yang mendasari kemungkinan Polri bekerja sama dengan KPK.

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved