Breaking News:

Mappilu-PWI Ingatkan Petahana Tak Gunakan Bantuan Covid-19 untuk Kepentingan Pilkada 2020

Masyarakat pers pemantau Pemilu (Mappilu)-PWI mengingatkan para pihak, khususnya para kepala daerah

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ilustras 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat pers pemantau Pemilu (Mappilu)-PWI mengingatkan para pihak, khususnya para kepala daerah, untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Bentuk penyalahgunaan kekuasaan itu antara lain dengan memanfaatkan pengucuran bantuan sosial kemanusiaan (politisasi bansos) terkait pandemi Virus Corona bagi korban Covid-19.

Hal itu terjadi mengingat ada 224 kepala daerah petahana yang baru 1 periode dan hampir pasti mencalonkan diri kembali.

Selain itu, Mappilu-PWI juga menyoroti masih adanya aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat politik praktis dengan mendukung beberapa calon.

Demikian benang merah dalam diskusi terbatas Pilkada Serentak yang diselenggarakan Mappilu-PWI di Kantor PWI, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2020).

Diskusi antara lain dihadiri Ketua Umum PWI Atal S Depari, Sekjen PWI, Mirza Zulhadi, Ketua Dewan Pakar Mappilu-PWI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Ketua Mappilu-PWI Suprapto, dan beberapa pengurus PWI serta pengurus Mappilu-PWI.

Ketua Dewan Pakar Mappilu-PWI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Ketua Dewan Pakar Mappilu-PWI, Ferry Kurnia Rizkiyansyah

“Saya kira, pers harus ikut mengawal agar Pilkada Serentak 2020 berjalan sesuai koridor hokum, mulai dari prapersiapan, persiapan, pelaksanaan, sampai penetapan pemenang. Pers sebagai pilar demokrasi keempat harus benar-benar menegakan demokrasi berjalan pada rel yang benar,” ungkap Atal S Depari.

Sementara itu, Suprapto mengingatkan para petahana untuk tidak memanfaatkan beberapa kemudahan regulasi terkait penanganan Covid-19 untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Kita tahu bahwa dengan alasan untuk penanganan Covid-19, maka kepala daerah bisa dengan mudah mengucurkan dana. Kalau ini tidak diawasi secara ketat, maka berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan,” katanya.

Sementara itu, Ferry Kurnia Rizkiyansah yang juga mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti 5 poin terkait Pilkada Serentak 2020 pada masa Covid-19 ini.

Halaman
123
Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved