Breaking News:

Ombudsman Beberkan Tiga Potensi Pelanggaran Administrasi Terkait Penerapan Hukuman Pidana Mati

Ninik Rahayu, menyoroti tiga potensi pelanggaran administrasi yang terjadi dalam penerapan pelaksanaan hukuman pidana mati di Indonesia.

Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Komisioner Ombudsman RI, Ninik Rahayu 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ninik Rahayu, menyoroti tiga potensi pelanggaran administrasi yang terjadi dalam penerapan pelaksanaan hukuman pidana mati di Indonesia.

Menurut dia, tiga hal tersebut, yaitu terpidana mati masih mempunyai kesempatan melakukan upaya hukum, mekanisme pemberitahuan pidana mati bagi terpidana mati serta pihak keluarga, dan perlakuan sewenang-wenang aparat penegak hukum kepada terpidana mati.

Baca: Pria Ini jadi Kurir Ganja 571 Kg dengan Bayaran Rp 100 Juta Sekali Antar, Kini Terancam Hukuman Mati

“Melihat dari tiga hal itu. Ke depan perlu ada perbaikan pelayanan publik, penataan sumber daya manusia, dan akuntabilitas kinerja lebih terbuka,” kata Ninik dalam acara Mengenang Eksekusi Mati: Ketidakadilan yang dialami terpidana mati, Rabu (29/7/2020).

Sebagai lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik, dia melihat, pelaksanaan hukuman mati dari sudut pandang prosedur pelaksanaan hukuman mati.

Baca: Gara-gara Sita Nasi Bungkus Isi Gulai Jengkol untuk Napi, Kalapas Sumbar Dilaporkan ke Ombudsman

“Kasus (penerapan hukum pidana mati,-red) berlarut, penyalahgunaan wewenang (aparat,-red), dan (perlakuan,-red) tidak patut (terhadap terpidana mati,-red). Saya melihat bagaimana prosedur pelaksanaan hukuman mati? Apakah ada potensi malaadministrasi,” kata dia.

Sejak 2016, dia mengaku, Ombudsman Republik Indonesia belum menerima laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi terkait penerapan hukuman mati.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved