Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Perludem Dukung Jaksa Agung Awasi Praktik Politik Uang dan Politisasi SARA di Pilkada 2020

Titi menilai perilaku tercela tersebut masih menjadi momok besar yang menghambat upaya untuk mewujudkan pilkada yang jujur

Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mendukung upaya Jaksa Agung mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2020.

Sebab, berkaca pada pemilu 2019 lalu, tindak pidana jual beli suara atau politik uang adalah tindak pidana tertinggi yang diputus inkracht oleh pengadilan.

Titi menilai perilaku tercela tersebut masih menjadi momok besar yang menghambat upaya untuk mewujudkan pilkada yang jujur dan adil (jurdil) dan demokratis.

Baca: Respons Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Sikapi Isu Politik Dinasti Dalam Pilkada

“Saya kira ini adalah prioritas yang tepat sebab belajar dari Pemilu 2019 lalu. Maka sudah sepantasnya aparat penegak hukum benar-benar serius dan punya komitmen tinggi dalam mengatasi persoalan ini. Politik uang sangat tercela karena bisa mendistorsi kemurnian suara pemilih untuk bisa memilih dengan bebas dan merdeka sesuai pilihan terbaik yang diyakininya," kata Titi saat dikonfirmasi Tribunnews, Rabu (29/7/2020).

Diketahui, menghadapi Pilkada serentak 2020, Jaksa Agung ST Burhanuddin tengah menyiapkan para Jaksa khusus untuk menangani bermacam persoalan dan tantangan yang muncul seperti mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), praktik politik uang dan kampanye hitam dengan membawa isu SARA.

Burhanuddin menyebut masifnya politik uang sangat memerlukan pengawasan bersama demi terlaksananya pilkada yang terbuka, bersih dan mencapai pemilihan yang berkualitas.

Baca: NasDem Dukung Menantu Jokowi Maju Pilkada Kota Medan

Lebih lanjut, Titi menambahkan, di tengah keterpurukan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 tentunya dapat memicu pragmatisme pemilih untuk permisif pada politik uang.

Dan kandidat peserta pemilu yang oportunis bisa menggunakan kondisi ini untuk mengambil jalan pintas mendapatkan dukungan publik dengan melakukan suap atau politik uang kepada pemilih.

“Maka, mau tidak mau antisipasi kita harus maksimal untuk mencegah terjadinya jual beli suara saat pilkada, memanfaatkan kondisi sulit yang sedang dihadapi masyarakat," ucap Titi.

Ia pun menyebut, jika penyebaran hoaks dan politisasi SARA di pilkada mungkin saja terjadi di saat pandemi ini.

Dimana, kampanye dan interaksi daring atau virtual sangat dianjurkan untuk dilakukan, sangat mungkin disalahgunakan oleh para oknum untuk menyebarkan informasi bohong dan tendensius saat pelaksanaan pilkada.

“Makanya penggunaan teknologi digital juga harus diimbangin dengan kemampuan kita dalam membatasi penyebaran hoaks dan politisasi SARA," jelasnya.

Selain itu, Titi meminta Jaksa Agung bersama Kepolisian RI dan Bawaslu yang tergabung dalam Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki kesepahaman yang sama dalam bertugas menindak dugaan pelanggaran dalam gelaran pemilihan umum.

“Gakkumdu perlu dipastikan memiliki kesepahaman yang sama diantara pihak-pihak yang ada di dalamnya. Jangan sampai justeru Gakkumdu malah jadi penghambat upaya untuk mewujudkan keadilan pemilihan dalam pilkada serentak 2020 ini," kata Titi.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved