Breaking News:

Kasus Djoko Tjandra

Djoko Tjandra dan Brigjen Prasetijo Utomo Bakal Ditahan Beda Sel di Rutan Bareskrim

Antara BJP PU dengan Djoko Tjandra masing-masing memiliki kepentingan bagi kami untuk melakukan pendalaman

Tribunnews/JEPRIMA
Buronan kasus hak penagihan pengalihan hutang (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra saat tiba di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Kamis (30/7/2020). Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo memimpin langsung penjemputan buronan 11 tahun itu. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra tidak akan satu sel dengan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Brigjen Pol Prasetijo Utomo di Rutan Bareskrim Polri.

Diketahui, Djoko Tjandra akan ditahan untuk sementara di tempat yang sama dengan Prasetijo yakni di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Hal tersebut untuk pengembangan kasus tersangka Brigjen Prasetijo Utomo terkait penerbitan surat jalan dan surat bebas Covid-19 hingga pelariannya selama di Indonesia.

"Terkait dengan penempatan, tentunya kita akan memisahkan. Karena memang antara BJP PU dengan Djoko Tjandra masing-masing memiliki kepentingan bagi kami untuk melakukan pendalaman," kata Listyo di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020).

Atas dasar itu, dia memastikan sel keduanya tak berdekatan ataupun berada di dalam satu sel.

Sebaliknya, penempatan Djoko Tjandra di dalam sel Rutan Bareskrim hanya bersifat sementara.

"Tidak mungkin kami jadikan satu. Kemudian penempatan disini sifatnya sementara setelah pemeriksaan kita selesai, akan kami serahkan kembali ke rutan Salemba untuk ditempatkan yang tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan dari Kepala Rutan Salemba," jelasnya.

Ketika disinggung durasi penahanan Djoko Tjandra di Rutan Bareskrim, Listyo menyebutkan penahanan yang bersangkutan mengacu pada pasal 24 ayat 1 KUHAP. Dalam beleid tersebut, penahanan paling lama 20 hari dan bisa diperpanjang selama 40 hari.

"Aturan KUHAP kan sudah jelas. Jadi ikuti aturan yang ada, yang penting kami mohon proses penyidikan yang kita lakukan segera bisa cepat selesai dan kita bisa menyampaikan apa yang terjadi," pungkasnya.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved