Breaking News:

Deputi Pencegahan KPK: Birokrasi Berpolitik Bisa Jadi Pangkal Tindakan Korupsi

“Birokrasi berpolitik salah satu pangkal tindakan korupsi," ujar Pahala, di acara kampanye virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan di penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Komisi ASN (KASN) mencatat 456 ASN yang dilaporkan melanggar netralitas.

Menyoroti netralitas ASN, Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mewakili institusi anti rasuah
itu, mengungkapkan netralitas ASN menjadi aspek penting mengantisipasi tindakan korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan.

Baca: Penyidik KPK Temukan Dugaan Aliran Uang Panas Proyek PUPR kepada Sejumlah Pejabat Kota Banjar

“Birokrasi berpolitik salah satu pangkal tindakan korupsi," ujar Pahala, di acara kampanye virtual
Gerakan Nasional Netralitas ASN, Rabu (5/8).

Dia menjelaskan, sinergi antara pemerintah dan politik praktis menjadi jalan masuk berbagai
kepentingan sesaat di pemerintahan yang merugikan masyarakat.

Baca: KPK Temukan Ada Duit Panas Proyek PUPR Mengalir ke Pejabat Kota Banjar

Pihaknya melakukan survei netralitas ASN di penyelenggaraan Pilkada 2015, 2017, dan 2018. Survei dilakukan kepada calon-calon kepala daerah yang kalah dalam Pilkada tersebut.

Berdasarkan hasil survei itu, pihaknya menemukan fenomena tidak netral ASN dengan cara menjadi tim
sukses tidak resmi.

Fenomena itu bisa dipantau setahun sebelum berlangsungnya pesta demokrasi
rakyat di tingkat daerah.

"Satu tahun sebelumnya ada pergantian terutama pejabat-pejabat yang berpotensi di dinas-dinas untuk
memobiliasi sumber dana. Terutama ASN menduduki posisi-posisi kepala dinas, kepala badan, yang
sebenarnya ASN bukan tim sukses, tapi praktiknya mereka timses," kata dia.

Untuk itu, dia mengajak, semua pihak yang terlibat di Pilkada serentak 2020 mulai dari penyelenggara ,
peserta, partai politik, pejabat hingga masyarakat berkomitmen agar menolak adanya penyalahgunaan
wewenang ASN di penyelenggaraan pilkada.

Baca: Pegawai MA yang Diduga Kuasai Harta Tin Zuraida Mangkir dari Pemeriksaan KPK

"Dalam forum ini bersepakat Pilkada serentak harus bebas dari tindakan penyalahgunaan kewenangan,
utamanya oleh petahana

Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved