Breaking News:

Virus Corona

Dukung Penerbitan Inpres Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, Politikus PAN : untuk Masyarakat

"Kita harus dukung inpres tersebut. Itu bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat," ujar Saleh

Andolu New Agency
Ilustrasi Virus Corona 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengaku mendukung penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Saleh berharap Inpres tersebut dapat membuat pemutusan mata rantai Covid-19 di Indonesia segera tercapai. Dia juga berharap sanksi yang dikenakan dalam Inpres tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan.

"Kita harus dukung inpres tersebut. Itu bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat," ujar Saleh, kepada wartawan, Kamis (6/8/2020).

Baca: Langgar Protokol Kesehatan, Savana Propok di NTB Ditutup Lagi

Menurutnya selama ini sudah banyak aturan dan regulasi yang diterbitkan. Hanya saja sanksi tegas kepada para pelanggar dirasa masih kurang. Maka tak heran banyak aturan yang tidak dilaksanakan dan orang tidak takut melanggar karena tak adanya sanksi.

Dengan dikeluarkannya Inpres ini, Salhe melihat ada dua hal yang perlu disoroti. Yakni berkenaan dengan jenis sanksi dan pembuatan turunan inpres tersebut dalam bentuk peraturan kepala daerah.

Terkait jenis sanksi, dalam inpres tersebut dijelaskan bahwa sanksi bagi para pelanggar adalah teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian/penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Baca: Presiden Perintah Kapolri Efektifkan Penegakan Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan

Namun Saleh mempertanyakan apakah sanksi-sanksi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan menimbulkan efek jera?

"Kalau teguran lisan dan tertulis, saya kira sudah biasa. Sekarang pun, para petugas sudah sering melakukan teguran seperti itu. Sayangnya, pelanggaran tetap saja terjadi," kata dia.

'Kalau kerja sosial, bagaimana mengawasinya? Dimana mereka harus dipekerjakan? Begitu juga dengan sanksi administratif yang ada masih perlu diperjelas agar dapat dilaksanakan secara efektif," imbuh Saleh.

Halaman
1234
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved