Breaking News:

Pimpinan Komisi X Minta KPAI Sampaikan Detail Permasalahan PPDB ke Pihaknya

Politikus PKS tersebut juga mengatakan apabila data yang dimiliki KPAI valid, maka hal tersebut akan sangat bermanfaat

dpr.go.id
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul FIkri Faqih. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkap aduan terkait masalah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kepada pihaknya meningkat pada tahun ini atau 2020.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta KPAI menyampaikan semua detail permasalahan dalam pendidikan, tak hanya PPDB saja, kepada Komisi X DPR RI.

"Akan lebih baik KPAI menyampaikan detail problema pendidikan apa saja, tidak hanya PPDB, kemudian disampaikan rinci kepada Komisi X DPR RI yang mempunyai kewenangan pengawasan," ujar Abdul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (6/8/2020).

Baca: KPAI Minta Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Sistem Zonasi PPDB

Dengan begitu, apa yang disampaikan KPAI dapat menjadi dokumen resmi kepada pemerintah. Dimana ketika pemerintah abai, maka bisa ditindaklanjuti dengan sanksi sesuai fungsi yang melekat di DPR.

Politikus PKS tersebut juga mengatakan apabila data yang dimiliki KPAI valid, maka hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi perbaikan dan kemajuan pendidikan, terutama di masa pandemi Covid-19.

"Olah karena itu sebaiknya semua pemangku kepentingan pendidikan berkontribusi untuk menyelematkan kebutuhan dasar yang sudah menjadi kewenangan wajib pemerintah dan pemerintah daerah ini," kata dia.

Baca: KPAI: 89 Persen Aduan PPDB 2020 Berasal dari DKI Jakarta

Selain itu, Abdul mengatakan KPAI dapat mengajukan peninjauan kembali atau judicial review ke Mahkamah Agung jika memiliki ketidaksepakatan dengan Permendikbud yang dianggap bermasalah.

"Bila secara regulasi misal Permendikbud 44/2019 dianggap bermasalah dengan peraturan perundangan di atasnya, atau merugikan kepentingan umum, maka KPAI atau kelompok masyarakat lain bisa mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sejumlah aduan terkait masalah pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun ini.

Baca: KPAI Minta Pemerintah Lakukan Pemerataan Kualitas Sekolah untuk Sistem Zonasi

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved