Breaking News:

Kasus Nurhadi

YLBHI Minta Mahkamah Agung Kooperatif di Perkara Nurhadi

Kami meminta Mahkamah Agung harus mendukung penuntasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan

Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Pemantau Peradilan meminta pihak Mahkamah Agung (MA) bersikap kooperatif dengan aparat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengungkapan kasus suap dan gratifikasi yang diduga dilakukan eks Sekjen MA, Nurhadi.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan pihak MA jangan berlindung pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pejabat Pengadilan Yang Melaksanakan Tugas Yustisial Tidak Dapat Diperiksa, Baik Sebagai Saksi Atau Tersangka Kecuali Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang.

"Kami meminta Mahkamah Agung harus mendukung penuntasan kasus korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Sekretaris MA, Nurhadi," kata Isnur, dalam keterangannya, Sabtu (8/8/2020).

Baca: Vila Nurhadi di Kawasan Gadog Bogor Disita KPK, Termasuk Belasan Motor Gede Hingga 4 Mobil Mewah

Pernyataan itu disampaikan menanggapi komentar Abdullah, selaku juru bicara resmi Mahkamah Agung, sangat menyayangkan kehadiran hakim tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya Elang Prakoso Wibowo yang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdullah menjelaskan sesuai Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 4/2002, Elang tidak seharusnya datang ke KPK tanpa berkoordinasi dengan MA.

Mendengar keterangan Abdullah, Isnur menilai sikap Abdullah janggal terutama karena kasus ini berhubungan dengan upaya pengungkapan kasus korupsi di tubuh peradilan.

"Kami memahami hadirnya SEMA No. 4 Tahun 2002 sebagai ekspresi menjaga kemerdekaan kekuasaan kehakiman, dalam kondisi ideal hal ini perlu didukung untuk tetap menjaga marwah peradilan yang bebas dan merdeka," tuturnya.

Dia menjelaskan, hakim bisa tidak memenuhi panggilan apabila berkaitan dengan tugas yudisial hakim, yaitu menyangkut perkara yang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaan pengadilan, untuk itu koordinasi dengan MA dapat menjadi alasan yang rasional.

Namun, kata dia, bukan berarti prosedur itu dapat dijadikan alasan untuk menghambat pemeriksaan yang dilakukan oleh aprarat penegak hukum dalam hal ini KPK, terutama terhadap untuk kasus korupsi yang memiliki sifat terorganisir dan sistematis.

"MA harus berkomitmen mempermudah penegakan hukum sembari memastikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak ada kaitannya dengan kemerdekaan hakim dalam memutus perkara," ujarnya.

Nurhadi (kiri) dan vila mewah yang diduga miliknya (kanan) - Nurhadi, sekretaris MA saat ini menjadi buron KPK. Vila mewahnya yang ada di Puncak diperkirakan mencapai harga miliaran rupiah.
Nurhadi (kiri) dan vila mewah yang diduga miliknya (kanan) - Nurhadi, sekretaris MA saat ini menjadi buron KPK. Vila mewahnya yang ada di Puncak diperkirakan mencapai harga miliaran rupiah. (TRIBUNNEWS HERUDIN / JEPRIMA)
Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved