Virus Corona
Anies Baswedan Dinilai Paling Peka terhadap Krisis Akibat Dampak Covid-19
Skor tertinggi ditempati oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies dinilai paling memiliki sense of crisis dengan nilai 72,9 dari 100.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi merilis hasil rilis survei Pemuka Opini dengan tema 'Efek Kepemimpinan dan Kelembagaan dalam penanganan Covid-19'.
Salah satu hasil temuan survei itu terkait dengan sense of crisis para kepala daerah. Yakni kepekaan para kepala daerah terhadap krisis yang ditimbulkan akibat wabah virus Corona di wilayahnya.
Dalam hasil survei itu terpampang tujuh nama kepala daerah.
Skor tertinggi ditempati oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies dinilai paling memiliki sense of crisis dengan nilai 72,9 dari 100.
Di bawahnya ada nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang kemudian disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
"Anies Baswedan paling tinggi, tapi bedanya tidak terlalu banyak dengan Ridwan Kamil dan Ganjar. Lagi-lagi mereka," ujar Burhanuddin, dalam perilisan secara daring, Kamis (20/8/2020).
Baca: Survei Indikator: Sense of Crisis Anies Tertinggi, Komunikasi ke Warga Ridwan Kamil Tertinggi
Adapun skor Ridwan Kamil adalah 72,1, sementara Ganjar 72,0.
Di posisi keempat terdapat nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan skor 64,5.
Setelahnya posisi kelima ditempati Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (64,4), dilanjutkan Gubernur Banten Wahidin Halim (63,5), dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di posisi terbawah dengan skor 62,6.
Di sisi lain, Burhanuddin juga mengungkap hasil penilaian responden terkait skor komunikasi kepala daerah kepada warga.
Hasil survei menunjukkan Ridwan Kamil menempati posisi tertinggi dengan skor 73,4. Posisi kedua ditempati Ganjar dengan selisih 0,2 dari Ridwan Kamil.
Virus Corona
1. Lokasi Wisata Disarankan Ikut Ditutup Seiring Ada Larangan Mudik Lebaran 2021 |
---|
2. Badan POM: 71,4 Persen Subjek Uji Klinik Fase 1 Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tidak Diinginkan |
---|
3. Charles Honoris: Komisi IX DPR Tidak Pernah Sepakati Ikut Vaksin Nusantara |
---|
4. Badan POM Sebut Peneliti Vaksin Nusantara Abaikan Banyak Tahapan Protokol PPUK |
---|
5. Kepala Eijkman: Vaksin Nusantara Tidak Bisa Dibuat Massal, Sangat Individual |
---|